Tak Cuma Boros, Tapi Juga Bohong

Jakarta Miliran rupiah harus dikeluarkan masing-masing pasangan capres-cawapres hanya untuk menyewa pesawat semasa kampanye. Penggunaan dana sebesar itu dirasa sejumlah kalangan tidak tepat bila melihat kondisi rakyat dan negara saat ini.

Seorang pengamat militer bahkan mengait-ngaitkan, pemborosan yang dilakukan pasangan
capres-cawapres sangat tidak santun bila melihat kondisi pesawat militer yang sering
jatuh karena minim anggaran perawatan.

Dalam sebulan setidaknya tiga pesawat TNI kandas ke tanah karena mengalami kerusakan. Selain menelan korban materi, belasan prajurit TNI jadi korban pesawat
TNI yang naas itu.

"Kalau melihat keadaan negara, misalnya alutsista militer kita, tentu para capres
tersebut bisa dibilang tidak punya mata hati. Bagaimana mau memimpin kalau sekarang
saja mereka mementingkan diri mereka sendiri," jelas pengamat militer M.T. Arifin
saat dihubungi detikcom.

Arifin menilai, anggaran yang jor-joran itu mencerminkan para capres-cawapres tidak
punya orientasi strategis dalam mengelola bangsa kelak jika terpilih.

Sikap seperti itu, kata Arifin, juga terlihat dari tata kelola pemerintahan saat ini
yang kurang strategis dalam mengambil kebijakan. "Buruknya alutsista kita sebenarnya
bukan karena minim anggaran. Tapi karena pemerintah tidak punya konsep anggaran yang
strategis dalam bidang Hankam," tegasnya.

Sayangnya saat ini, imbuh Arifin, konsep yang tidak strategis jangka panjang juga
ditunjukan para capres. Karena konsep jangka panjang yang diperlihatkan hanya
bagaimana caranya menang di pilpres. Bukan menawarkan program maupun pembelajaran
politik.

Tindakan capres-cawapres yang menyewa pesawat khusus bukan hanya dinilai terlalu
boros. Mereka juga dituding telah melakukan kebohongan terkait dana kampanye.

Pasalnya, dalam laporan awal dana kampanye yang diterima KPU, penerimaan dana
kampanye pasangan SBY-Boediono sebesar Rp 20.300.010.000. Diikuti Megawati
Soekarnoputri-Prabowo Subianto sebesar Rp 20.005.000.000 dan Jusuf Kalla
(JK)-Wiranto sebesar Rp 10.250.000.000.

Tapi kenyataannya, biaya yang dikeluarkan untuk sewa pesawat saja bisa melebihi dana
kampanye yang sudah dilaporkan ke KPU.

"Bawaslu harus melakukan investigasi terkait dana untuk sewa pesawat. Anggaran
tersebut berasal dari dana resmi yang dilaporkan ke KPU atau tidak. Sekalian
telusuri siapa yang menyumbang untuk sewa pesawat tersebut," jelas Direktur Lingkar
Madani (Lima) Ray Rangkuti.

Ditambahkan Ray, bila dari hasil penyelidikan yang dilakukan Bawaslu ada pasangan
yang tidak jujur dengan dana kampanye, maka Pilpres bisa ditunda.

Tapi persoalannya, kata Ray, Bawaslu enggan melakukan investigasi. Bawaslu dianggap
hanya memberikan laporan yang normatif.

"Sebenarnya mudah untuk menelusuri apakah dana kampanye peserta Pilpres jujur atau
tidak. Tapi sayangnya Bawaslu tidak mau kerja dan hanya mengandalkan dana kampanye
yang tercatat," jelas Ray.

Kini, ujar Ray, bola ada di tangan Bawaslu. Apakah lembaga itu mau memelototi
miliaran rupiah uang sewa pesawat para pasangan capres-cawapres atau tidak. Terutama
soal siapa penyumbang dana tersebut.

(ddg/iy)

Dapatkan ulasan lengkap mengenai laporan & investigasi Majalah Detik melalui iPad dan Android tablet Anda