Rabu, 10/06/2009 19:30 WIB

Aturan KPU Soal Penetapan Caleg Terpilih Digugat ke MA

Muhammad Nur Hayid - detikNews
Jakarta - Aturan mengenai penetapan caleg terpilih yang diputuskan KPU terus mendapatkan gugatan dari para pendukung caleg yang gagal dengan sistem hitungan KPU itu. Inkonsistensi KPU dalam menetapkan penghitungan suara sisa dianggap melanggar ketentuan dalam Undang-Undang 10/2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Hal inilah yang membuat Pusat Bantuan Hukum dan Konsultasi Universitas Islam Bandung (Unisba) mengajukan uji materi peraturan KPU No 15 tahun 2009 ke Mahkamah Agung (MA). Berkas pengajuan gugatan soal peraturan KPU itu disampaikan perwakilan dari LBH Unisba hari ini, Rabu (10/6/2009) ke Bagian Pendaftaran MA di Jl Medan Merdeka Utara.

"Kami mengajukan keberatan atas peraturan KPU. Intinya penetapan caleg terpilih yang dilakukan dengan pasal 25 peraturan KPU No 15 2009 bertentangan dengan
Undang-Undang 10/2008,'' kata pengacara dari LBH Unisba, Efik Yusdiansyah dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (10/6/2009).

Menurutnya, sesuai ketentuan Undang-Undang 10/2008, penetapan caleg terpilih seharusnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan keputusan MK yang mengutamakan suara terbanyak. Jika pada pembagian tahap pertama dan kedua masih terdapat sisa kursi, harusnya sisa kursi itu ditentukan melalui suara terbanyak di tingkat provinsi.

"Caranya ditentukan terlebih dahulu bilangan pembagi pemilih (BPP) di tingkat provinsi, baru dialokasikan kursi itu kepada parpol yang memenuhi BPP. Dengan begitu caleg terpilih harus memenuhi ketentuan itu lebih dahulu. Jika dari tahap ketiga ini masih ada sisa kursi barulah dilakukan pembagian kursi pada tahap ke empat," pungkasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(yid/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%