Detik.com News
Detik.com
Rabu, 10/06/2009 19:30 WIB

Aturan KPU Soal Penetapan Caleg Terpilih Digugat ke MA

Muhammad Nur Hayid - detikNews
Aturan KPU Soal Penetapan Caleg Terpilih Digugat ke MA
Jakarta - Aturan mengenai penetapan caleg terpilih yang diputuskan KPU terus mendapatkan gugatan dari para pendukung caleg yang gagal dengan sistem hitungan KPU itu. Inkonsistensi KPU dalam menetapkan penghitungan suara sisa dianggap melanggar ketentuan dalam Undang-Undang 10/2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Hal inilah yang membuat Pusat Bantuan Hukum dan Konsultasi Universitas Islam Bandung (Unisba) mengajukan uji materi peraturan KPU No 15 tahun 2009 ke Mahkamah Agung (MA). Berkas pengajuan gugatan soal peraturan KPU itu disampaikan perwakilan dari LBH Unisba hari ini, Rabu (10/6/2009) ke Bagian Pendaftaran MA di Jl Medan Merdeka Utara.

"Kami mengajukan keberatan atas peraturan KPU. Intinya penetapan caleg terpilih yang dilakukan dengan pasal 25 peraturan KPU No 15 2009 bertentangan dengan
Undang-Undang 10/2008,'' kata pengacara dari LBH Unisba, Efik Yusdiansyah dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (10/6/2009).

Menurutnya, sesuai ketentuan Undang-Undang 10/2008, penetapan caleg terpilih seharusnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan keputusan MK yang mengutamakan suara terbanyak. Jika pada pembagian tahap pertama dan kedua masih terdapat sisa kursi, harusnya sisa kursi itu ditentukan melalui suara terbanyak di tingkat provinsi.

"Caranya ditentukan terlebih dahulu bilangan pembagi pemilih (BPP) di tingkat provinsi, baru dialokasikan kursi itu kepada parpol yang memenuhi BPP. Dengan begitu caleg terpilih harus memenuhi ketentuan itu lebih dahulu. Jika dari tahap ketiga ini masih ada sisa kursi barulah dilakukan pembagian kursi pada tahap ke empat," pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(yid/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%