Detik.com News
Detik.com
Rabu, 10/06/2009 19:30 WIB

Aturan KPU Soal Penetapan Caleg Terpilih Digugat ke MA

Muhammad Nur Hayid - detikNews
Aturan KPU Soal Penetapan Caleg Terpilih Digugat ke MA
Jakarta - Aturan mengenai penetapan caleg terpilih yang diputuskan KPU terus mendapatkan gugatan dari para pendukung caleg yang gagal dengan sistem hitungan KPU itu. Inkonsistensi KPU dalam menetapkan penghitungan suara sisa dianggap melanggar ketentuan dalam Undang-Undang 10/2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Hal inilah yang membuat Pusat Bantuan Hukum dan Konsultasi Universitas Islam Bandung (Unisba) mengajukan uji materi peraturan KPU No 15 tahun 2009 ke Mahkamah Agung (MA). Berkas pengajuan gugatan soal peraturan KPU itu disampaikan perwakilan dari LBH Unisba hari ini, Rabu (10/6/2009) ke Bagian Pendaftaran MA di Jl Medan Merdeka Utara.

"Kami mengajukan keberatan atas peraturan KPU. Intinya penetapan caleg terpilih yang dilakukan dengan pasal 25 peraturan KPU No 15 2009 bertentangan dengan
Undang-Undang 10/2008,'' kata pengacara dari LBH Unisba, Efik Yusdiansyah dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (10/6/2009).

Menurutnya, sesuai ketentuan Undang-Undang 10/2008, penetapan caleg terpilih seharusnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan keputusan MK yang mengutamakan suara terbanyak. Jika pada pembagian tahap pertama dan kedua masih terdapat sisa kursi, harusnya sisa kursi itu ditentukan melalui suara terbanyak di tingkat provinsi.

"Caranya ditentukan terlebih dahulu bilangan pembagi pemilih (BPP) di tingkat provinsi, baru dialokasikan kursi itu kepada parpol yang memenuhi BPP. Dengan begitu caleg terpilih harus memenuhi ketentuan itu lebih dahulu. Jika dari tahap ketiga ini masih ada sisa kursi barulah dilakukan pembagian kursi pada tahap ke empat," pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(yid/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%