Rabu, 10/06/2009 19:30 WIB

Aturan KPU Soal Penetapan Caleg Terpilih Digugat ke MA

Muhammad Nur Hayid - detikNews
Jakarta - Aturan mengenai penetapan caleg terpilih yang diputuskan KPU terus mendapatkan gugatan dari para pendukung caleg yang gagal dengan sistem hitungan KPU itu. Inkonsistensi KPU dalam menetapkan penghitungan suara sisa dianggap melanggar ketentuan dalam Undang-Undang 10/2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Hal inilah yang membuat Pusat Bantuan Hukum dan Konsultasi Universitas Islam Bandung (Unisba) mengajukan uji materi peraturan KPU No 15 tahun 2009 ke Mahkamah Agung (MA). Berkas pengajuan gugatan soal peraturan KPU itu disampaikan perwakilan dari LBH Unisba hari ini, Rabu (10/6/2009) ke Bagian Pendaftaran MA di Jl Medan Merdeka Utara.

"Kami mengajukan keberatan atas peraturan KPU. Intinya penetapan caleg terpilih yang dilakukan dengan pasal 25 peraturan KPU No 15 2009 bertentangan dengan
Undang-Undang 10/2008,'' kata pengacara dari LBH Unisba, Efik Yusdiansyah dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (10/6/2009).

Menurutnya, sesuai ketentuan Undang-Undang 10/2008, penetapan caleg terpilih seharusnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan keputusan MK yang mengutamakan suara terbanyak. Jika pada pembagian tahap pertama dan kedua masih terdapat sisa kursi, harusnya sisa kursi itu ditentukan melalui suara terbanyak di tingkat provinsi.

"Caranya ditentukan terlebih dahulu bilangan pembagi pemilih (BPP) di tingkat provinsi, baru dialokasikan kursi itu kepada parpol yang memenuhi BPP. Dengan begitu caleg terpilih harus memenuhi ketentuan itu lebih dahulu. Jika dari tahap ketiga ini masih ada sisa kursi barulah dilakukan pembagian kursi pada tahap ke empat," pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(yid/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%