Senin, 08/06/2009 12:15 WIB

Sketsa Pemilu 2009

Perilaku Orang/Lembaga Survei (1)

Didik Supriyanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Hasil survei pemilih menjelang pemilu atau pilkada, sering menimbulkan kontroversi. Bukan lagi karena survei merupakan fenomena baru dalam dunia politik, tetapi lebih karena perilaku lembaga survei atau orang-orangnya.

Jika sepuluh tahun lalu (menjelang Pemilu 1999) atau lima tahun lalu (menjelang Pemilu 2004), publikasi hasil survei pemilih selalu menimbulkan kontroversi, saya menganggapnya, wajar saja. Saat itu kegiatan survei pemilih masih merupakan barang baru, sehingga banyak orang bingung dan salah mengerti.

Survei pemilih memang fenomena masyarakat terbuka. Selama 32 Orde Baru, kita tidak tahu preferensi pemilih menjelang pemilu-pemilu Orde Baru. Survei tak mungkin dilakukan, karena dilarang pemerintah. Beberapa lembaga berusaha melakukanya, namun hasilnya tidak pernah dipublikasikan.

Orde Baru tak mungkin mengizinkan survei, karena hal itu akan berpengaruh terhadap penilaian hasil pemilu. Apa jadinya, kalau hasil survei menunjukkan sebagian besar pemilih tidak menyukai Golkar, sementara pemilu sudah memastikan bahwa Golkar keluar sebagai pemenang?

Saya jadi ingat gerutu almarhum Prof. Dr. Riswanda Imawan, salah satu ilmuwan politik yang menekuni ilmu perilaku pemilih. "Ilmu saya tidak laku di sini. Bagaimana mau laku, sebelum pemilu, semua orang sudah tahu hasil pemilu. Bahkan sampai angka di belakang koma," kata dia pada awal 1990-an.

Tentu hal seperti itu tidak terjadi di negara-negara yang sudah berkembang demokrasinya. Di sini survei pemilih sudah diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kualitas pemilu.

Apabila dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, hasil survei pemilih seharusnya paralel dengan hasil pemilu. Sebab, baik responden maupun pemilih sama-sama memiliki kebebasan mutlak saat menjawab pertanyaan survei atau saat memilih dalam bilik suara.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(diks/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%