detikcom
Senin, 08/06/2009 12:15 WIB

Sketsa Pemilu 2009

Perilaku Orang/Lembaga Survei (1)

Didik Supriyanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Hasil survei pemilih menjelang pemilu atau pilkada, sering menimbulkan kontroversi. Bukan lagi karena survei merupakan fenomena baru dalam dunia politik, tetapi lebih karena perilaku lembaga survei atau orang-orangnya.

Jika sepuluh tahun lalu (menjelang Pemilu 1999) atau lima tahun lalu (menjelang Pemilu 2004), publikasi hasil survei pemilih selalu menimbulkan kontroversi, saya menganggapnya, wajar saja. Saat itu kegiatan survei pemilih masih merupakan barang baru, sehingga banyak orang bingung dan salah mengerti.

Survei pemilih memang fenomena masyarakat terbuka. Selama 32 Orde Baru, kita tidak tahu preferensi pemilih menjelang pemilu-pemilu Orde Baru. Survei tak mungkin dilakukan, karena dilarang pemerintah. Beberapa lembaga berusaha melakukanya, namun hasilnya tidak pernah dipublikasikan.

Orde Baru tak mungkin mengizinkan survei, karena hal itu akan berpengaruh terhadap penilaian hasil pemilu. Apa jadinya, kalau hasil survei menunjukkan sebagian besar pemilih tidak menyukai Golkar, sementara pemilu sudah memastikan bahwa Golkar keluar sebagai pemenang?

Saya jadi ingat gerutu almarhum Prof. Dr. Riswanda Imawan, salah satu ilmuwan politik yang menekuni ilmu perilaku pemilih. "Ilmu saya tidak laku di sini. Bagaimana mau laku, sebelum pemilu, semua orang sudah tahu hasil pemilu. Bahkan sampai angka di belakang koma," kata dia pada awal 1990-an.

Tentu hal seperti itu tidak terjadi di negara-negara yang sudah berkembang demokrasinya. Di sini survei pemilih sudah diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kualitas pemilu.

Apabila dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, hasil survei pemilih seharusnya paralel dengan hasil pemilu. Sebab, baik responden maupun pemilih sama-sama memiliki kebebasan mutlak saat menjawab pertanyaan survei atau saat memilih dalam bilik suara.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(diks/asy)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%