Utusan DPR Temui Pejabat Malaysia Tanya Soal Ambalat

Jakarta Masuknya kapal perang Malaysia ke perairan Ambalat di Kalimantan Timur diseriusi DPR. Rencananya lembaga wakil rakyat ini akan mengirim utusan ke negari jiran itu mempertanyakan soal blok Ambalat.

"Delegasi beranggotakan tiga sampai lima orang dan ditargetkan bertemu dengan Menhan, Menlu, Ketua Parlemen, dan juga Perdana Menteri Malaysia," kata Wakil Ketua Komisi I (Komisi Pertahanan) DPR Yusron Ihza Mahendra dalam surat elektronik yang diterima detikcom, Jumat (29/5/2009).

Yusron yang juga ketua rombongan menjelaskan, pokok masalah yang akan dibahas yaitu masalah Blok Ambalat yang kembali memanas sehubungan dengan klaim Malaysia atas wilayah itu.

"Dengan adanya misi DPR, secara diplomatis hal ini diharapkan akan mencerminkan isyarat bahwa persoalan Blok Ambalat bukan hanya persoalan pemerintah Malaysia dengan pemerintah Indonesia, melainkan juga persoalan Malaysia dengan rakyat Indonesia secara keseluruhan," urainya.

Langkah DPR dengan menjalankan 'diplomasi lini kedua' bukan merupakan yang pertama kalinya. Beberapa tahun lalu, Komisi I DPR juga mengirim misi khusus ke Australia sehubungan dengan masalah suaka terhadap para pelintas batas.

"Diplomasi lini kedua oleh DPR yang biasa pula disebut sebagai 'parliamentary diplomacy' seperti itu terbukti efektif. John Howard (PM Australia waktu itu) memberikan respons yang amat positif, termasuk berjanji kepada rakyat Indonesia untuk tidak memberikan lagi suaka serupa," tutupnya.

(ndr/nrl)