Boediono Minta Pejabat Tak Berbisnis

Jakarta Bisnis pejabat kembali disinggung oleh cawapres SBY, Boediono. Setelah dalam deklarasi di Sabuga 16 Mei lalu dia menyindir bisnis pejabat, kali ini Boediono berharap sebaiknya pejabat tidak berbisnis. Menyindir JK?

"Area kesinggungan antara bisnis dan pejabat negara ini memang ada. Ini juga terjadi di negara maju. Dan harus dikawal dengan aturan yang jelas," kata Boediono saat berbincang-bincang dengan para blogger di Angkringan Wetiga, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2009).

Aturan yang jelas tersebut menurut Boediono adalah dengan pemutusan hubungan pejabat dengan bisnis dan dalam proses pengadaan macam-macam barang antara negara dan swasta harus diatur jelas.

"Sebaiknya pejabat tidak punya bisnis," tegasnya.

Boediono membantah pertemuannya dengan para blogger adalah sebuah kampanye terselubung. Tapi meski menolak disebut kampanye, dosen FE UGM ini menunjukkan keserasiannya pasangan capres-cawapres sesama dari Jatim ini.

"Saya merasa bahwa tim kami akan kompak. Kekompakan ini berdasarkan pada chemistry. Itu yang juga saya rasakan pada saat saya ditawari jadi cawapres. Saya tidak percaya bahwa di awal saya harus ini itu, karena sampai sekarang tidak ada kontrak pembinaan dengan SBY," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Boediono sepakat bahwa koruptor harus dihukum berat. Kalau diperlukan, bisa saja pencuri aset negara ini dihukum mati.

"Setuju koruptor dihukum berat. Salah satun platform pemerintah kita itu adalah pemerintah yang bersih. Jadi jelas koruptor harus kita berantas," imbuhnya.

Kalau diperlukan hukuman mati? "Ya diperlukan, untuk pemerintahan yang bersih," jawabnya.

Soal program BLT yang selama ini dianggap tak efektif, Boediono menganggap program BLT layak dipakai dalam mengatasi situasi darurat.

"BLT itu instrumen untuk mengatasi situasi darurat. Itu hanya penyelamatan terutama untuk masyarakat pas-pasan. Bukan instrumen untuk jangka panjang." pungkasnya.

(anw/ndr)