Detik.com News
Detik.com
Selasa, 19/05/2009 20:56 WIB

Kantor Pusat PMI Marak Bendera PDIP foto

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Kantor Pusat PMI Marak Bendera PDIP foto: Taufik/detikcom
Jakarta - Cobalah melintas di depan kantor pusat Palang Merah Indonesia (PMI) yang berada di jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Anda akan melihat maraknya bendera parpol PDIP dan organisasi kepemudaan Taruna Merah Putih yang berdiri dan berkibar di sana.

Berdasarkan pantuan detikcom, Selasa (19/5/2009), bendera-bendera tersebut dipasang pada pagar dan samping gedung PMI. Kesan yang didapat, organisasi yang bergerak dalam kegiatan kemanusiaan ini memihak pada salah satu parpol peserta pemilu.

Pada sisi samping Gedung PMI, terdapat tulisan 'dilarang masuk' pada tembok beton yang mengelilingi kantor PMI. Dalam tembok beton tersebut ada halaman kosong yang luasnya hampir sebesar lapangan futsal dan sebuah masjid dengan bendera parpol pada kedua sisinya.

Menurut keterangan Wakil Sekertaris Jenderal PMI, Rachmat Ahadijat kepada detikcom, sampai saat ini pihak PMI banyak mendapat komplain dari masyarakat mengenai banyaknya bandera parpol tertentu yang menghiasi gedung PMI.

"Yang komplain banyak. Ada yang sms, ada juga yang telepon," ujarnya di ruang kerjanya di kantor pusat PMI.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fiq/mok)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%