Detik.com News
Detik.com
Selasa, 19/05/2009 20:56 WIB

Kantor Pusat PMI Marak Bendera PDIP foto

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Kantor Pusat PMI Marak Bendera PDIP foto: Taufik/detikcom
Jakarta - Cobalah melintas di depan kantor pusat Palang Merah Indonesia (PMI) yang berada di jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Anda akan melihat maraknya bendera parpol PDIP dan organisasi kepemudaan Taruna Merah Putih yang berdiri dan berkibar di sana.

Berdasarkan pantuan detikcom, Selasa (19/5/2009), bendera-bendera tersebut dipasang pada pagar dan samping gedung PMI. Kesan yang didapat, organisasi yang bergerak dalam kegiatan kemanusiaan ini memihak pada salah satu parpol peserta pemilu.

Pada sisi samping Gedung PMI, terdapat tulisan 'dilarang masuk' pada tembok beton yang mengelilingi kantor PMI. Dalam tembok beton tersebut ada halaman kosong yang luasnya hampir sebesar lapangan futsal dan sebuah masjid dengan bendera parpol pada kedua sisinya.

Menurut keterangan Wakil Sekertaris Jenderal PMI, Rachmat Ahadijat kepada detikcom, sampai saat ini pihak PMI banyak mendapat komplain dari masyarakat mengenai banyaknya bandera parpol tertentu yang menghiasi gedung PMI.

"Yang komplain banyak. Ada yang sms, ada juga yang telepon," ujarnya di ruang kerjanya di kantor pusat PMI.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fiq/mok)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%