detikcom

Kamis, 14/05/2009 18:09 WIB

SMS Ancaman Nasrudin

Kapolri Harus Beri Kesaksian

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Dahnuri harus dimintai keterangannya oleh tim penyidik kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Ini terkait SMS ancaman dari korban yang pernah dilaporkan oleh tersangka Antashari Azar.

"Untuk keperluan penyidikan, siapapun yang dianggap saksi kami minta untuk
dimintai keterangannya," kata Juniver Girsang, salah seorang anggota tim kuasa hukum Antashari, melalui telepon, Kamis (14/5/2009).

Antasari Azhar mengaku pernah mendapat SMS ancaman dari Nasrudin dan telah pula melaporkannya ke Polri pada Januari 2009. Pelaporan itu dijadikan alibi Antasari untuk membuktikan bahwa Antasari tidak terlibat dalam skenario pembunuhan Nasrudin.

Atas laporan tersebut lalu dibentuk Tim 7 yang diketuai oleh Kombes Chairul Anwar (Kapolres Jakarta Selatan saat itu). Namun sejak itu pula hubungan antara Nasrudin dan Antasari membaik, meski kedua tidak pernah lagi bertemu secara fisik.

"Bagaimana mungkin Pak Antasari merancang pembunuhan terhadap alamarhum
padahal dia sendiri pernah melaporkan alamrhum ke Kapolri. Ini logikanya
tidak nyambung," sambung Juniver.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(mei/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%