DPR Sebaiknya Minta Antasari Mundur dari Ketua KPK

Jakarta Usulan anggota Komisi III DPR agar KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan hingga jumlah pimpinan KPK lengkap panen kecaman. Harusnya DPR malah meminta Antasari Azhar mundur sebagai Ketua KPK.

"DPR perlu mengoreksi kembali keputusannya yang telah memilih Antasari sebagai Ketua KPK, dengan meminta Antasari mundur sebagai Ketua KPK," ujar Ketua Badan Pengurus Harian Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Firmansyah Arifin dalam rilis kepada detikcom, Jumat (8/5/2009).

Menurut Firmansyah, usulan DPR yang meminta KPK menghentikan sementara penyidikan dan penuntutan mengada-ada. Status Antasari bukan menjadi hambatan KPK untuk tetap beraksi.

"Pertanyaan anggota DPR soal keabsahan putusan KPK dan adanya
permintaan KPK tidak melakukan apa-apa sementara waktu adalah suatu hal yang mengada-ada," kata dia.

Firmansyah menilai, langkah pimpinan KPK untuk mengganti secara bergiliran pelaksanaan tugas ketua, juga tepat. Pimpinan KPK sebagaimana ditegaskan dalam UU KPK adalah bersifat kolektif.

Artinya, lanjut dia, pimpinan KPK satu sama lain sederajat,
sebangun, memiliki hak, kewenangan dan tanggung jawab yang sama. Meskipun ditentukan ada Ketua KPK, namun ketua hanya berfungsi koordinatif. Tidak berarti Ketua harus dibedakan dari pimpinan KPK
lainnya.

"Karena UU KPK sendiri tidak mengatur hal-hal khusus. Seperti
tugas dan kewenangannya, atau pun persyaratan khusus bagi seorang Ketua KPK," ungkap dia.

Semestinya, Firmansyah menuturkan, DPR tidak perlu mempertanyakan keputusan KPK mengganti secara bergiliran pelaksanaan tugas ketua, dan meminta KPK tidak melakukan apa-apa.

"Pertanyaan atau pun permintaan tersebut, membuat kami mempertanyakan komitmen DPR terhadap pemberantasan korupsi," tutupnya.

(nik/nrl)