Kamis, 30/04/2009 16:25 WIB

Menang Rekapitulasi Sementara

PDIP Akui Hasil Perhitungan Internal Beda dengan Hasil Quick Count

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Menurut hasil rekapitulasi sementara suara nasional oleh KPU per Kamis (30/4/2009) pukul 12.48 WIB, dari 31,6 juta suara yang masuk, PDIP masih unggul di posisi pertama disusul oleh Partai Demokrat dengan selisih 2,42 persen.

Menanggapi hal itu, PDIP menyambut gembira dan sekaligus membuktikan hasil qiuck count yang dilansir berbagai lembaga survei tidak sesuai dengan hasil perhitungan internal yang dilakukan pihaknya.

"Hasil perhitungan kita memang berbeda dengan lembaga survei," kata Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan HAM Firman Jaya Daeli saat dihubungi detikcom, Kamis (30/4/2009).

Namun demikian, sampai saat ini PDIP masih merahasiakan perhitungan yang dilakukan pihaknya. Ditanya apakah urutan pemenang pemilu berdasarkan perhitungan PDIP juga berbeda dengan hasil quick count, Firman enggan menjelaskan lebih lanjut.

"Nantilah, ada saatnya kita sampaikan," elaknya.

Lebih lanjut, Firman meminta media juga tetap meng-up date hasil rekapitulasi suara nasional sementara oleh KPU.

"Ini penting. Agar siapa yang akan menang di pemilu legislatif (menurut hasil quick count) tidak teropinikan di masyarakat. Kita kan pegang hasil dari KPU," tegasnya.

Meski perolehan suara basis PDIP, Bali dan Jateng sudah masuk, lanjut Firman, pihaknya tetap menunggu hasil suara dari beberapa daerah seperti Jabar dan Jatim yang diyakini lumayan signifikan mendulang suara.

"Meski tidak seperti Bali dan Jateng, Jabar dan Jatim relatif bagus lah," pungkasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lrn/irw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%