Jumat, 24/04/2009 09:51 WIB

Hasil Akhir Pileg di Bali, PDIP Tetap Unggul

Gede Suardana - detikNews
Denpasar - PDIP masih menjadi pemenang pemilu legislatif (pileg) di Bali. Namun perolehan suaranya anjlok 10,4 persen dibandingkan Pemilu 2004.

Demikian hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pileg oleh KPUD Bali di kantor Gubernur Bali, Jl Basuki Rahmat, Denpasar, Jumat (24/4/2009).

Dalam rekap hasil pileg untuk DPRD Bali disebutkan, PDIP meraih 40,9 persen. Perolehan suaranya anjlok sebesar 10,4 persen dibanding Pileg 2004 sebesar 51,34 persen.

Partai Golkar (PG) tetap berada di posisi kedua dengan perolehan suara 16,7 persen, disusul Partai Demokrat (PD) sebesar 14,6 persen. Perolehan suara PD meningkat tajam sebesar 9,1 persen.

Perolehan suara di posisi keempat diraih Partai Hanura dengan suara 3,7 persen, diikuti PNI Marhaenisme (2,85 persen), Gerindra (2,46 persen), dan PKPB (1,99 persen).

Sementara untuk perolehan suara DPR RI, perolehan suara teratas tetap diraih PDIP dengan suara sebesar 40,08 persen, disusul Partai Golkar (19,2 persen), lalu Partai Demokrat (17,5 persen).

Dalam pileg kali ini, angka golput sebesar 23,4 persen. Dari jumlah DPT sebanyak 2.667.065 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.047.585 orang atau 76,7 persen.

"Ini hasil rekapitulasi yang terbaik dan transparan yang dilakukan semua pihak," kata Ketua KPUD Bali Ketut Lanang Perbawa Sukawati.

Berdasarkan data tersebut, untuk DPRD Bali PDIP merebut 24 kursi, PG mendapatkan 12 kursi, dan PD 11 kursi. Sedangkan untuk DPR RI, PDIP meraih 5 kursi, PD dan PG masing-masing 2 kursi. Rapat pleno yang dihadiri perwakilan partai politik ini dijaga ketat oleh aparat keamanan.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(gds/sho)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita »
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%