Rabu, 22/04/2009 12:55 WIB

Biografi Jenderal Edi Sudrajat Diluncurkan

Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Satu lagi buku tentang purnawirawan TNI diluncurkan. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Edi Sudrajat menceritakan perjalanan hidupnya dalam buku berjudul 'Back to Basic'.

Buku setebal 148 halaman ini menceritakan masa kecil Edi dan perjalanannya meniti karir di bidang militer. Buku yang terbagi dalam 5 bab ini ditulis oleh Irianto dan diterbitkan Sinar Harapan.

"Beliau paham pengelolaan politik tidak bisa seperti dulu, TNI harus pelan-pelan menyerahkan kekuasaan politik kepada kekuasaan sipil," ujar Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam acara soft launching buku itu yang digelar di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (22/4/2009).

Edi lulus Akademi Militer Nasional pada tahun 1960 sebagai lulusan terbaik. Karir militernya terus menanjak hingga menduduki berbagai posisi penting seperti KSAD, Panglima TNI dan Menhankam. Setelah pensiun dai militer, Edi mencoba bertarung lewat Partai PKPI yang didirikannya.

"Ia tidak ada bakat jadi politikus karena terlalu jujur dan polos. Beliau terbiasa dengan sesuatu yang jelas padahal dalam politik hal-hal tidak selalu jelas," kata Juwono.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Joko Santoso menyatakan pemikiran Edi Sudrajat menjadi cikal bakal reformasi TNI. "Pemikiran Edi Sudrajat itu penting karena itu adalah cikal bakal reformasi TNI yang kini saya lanjutkan," katanya.

Dalam acara itu juga hadir berbagai tokoh lain, di antaranya adalah Sutiyoso, Agung Gumelar dan Hayono Isman.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nal/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%