4 Tersangka Kasus Korupsi KPDT Ditahan

Jakarta - 4 Tersangka kasus dugaan korupsi Kementrian Negara Pembangunan Desa Tertinggal (KPDT) tahun anggaran 2007 ditahan. Penahanan dilakukan setelah para tersangka menjalani pemeriksaan selama 6 jam.

"Dari 6 tersangka yang hadir, 4 tersangka dan setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, tim menyarankan untuk 4 orang ini ditahan," ujar Direktur Penyidikan Pidana Khusus Arminsyah, di Gedung Bundar Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Senin (13/4/2009).

4 Tersangka yang ditahan yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Partono, Project Officer PT Tritunggal Pratyaksa Ook Herumani, Direktur PT Lentera Cipta Nusa Widharko Wiwied, Project Manager PT Lentera Cipta Nusa Mangatas Siagian. Keempatnya kini ditahan di rutan Salemba cabang Kejagung.

"Ditahan selama 20 hari terhitung hari ini dan masa penahanan bisa diperpanjang," jelas Arminsyah.

Penahanan dilakukan setelah keempatnya dicecar sekitar 14-46 pertanyaan oleh tim penyidik Kejagung. Pemanggilan ini merupakan pemanggilan mereka ketiga kalinya sebagai tersangka.

Sedangkan 2 tersangka lainnya diketahui tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Keduanya adalah Dirut PT Endogeotec Visicon Hary Iskadejanto dan Project Officer Achmad Firdaus Ariyanto. Keduanya juga akan dipanggil dalam waktu dekat untuk dimintai keterangan.

"Kita akan tanyakan bukti-bukti sakitnya nanti karena belum ada surat dokter hanya dari pengacaranya saja," jelasnya.

Keenam tersangka ini diketahui melanggar pasala 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Namun hingga kini kejaksaan mengaku belum melakukan pencekalan terhadap para tersangka.

Kasus ini berawal pada tahun 2007 saat Kementrian Negara PDT melaksanakan proyek penyiapan data dan informasi spacial. Pekerjaan tersebut terbagi dalam 3 paket pekerjaan yaitu di wilayah Maluku dan Papua, wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara serta wilayah Sumatera-Jawa, Bali dan Kalimantan.

Proyek tersebut kemudian menganggarkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk pembayaran tenaga ahli, surveyor, pembelian peta, pembelian software Arc GIS dan survey lapangan yang semuanya fiktif.

Kasus serupa juga pernah terjadi pada anggaran KPDT tahun 2006. Kasus tersebut kemudian menyeret nama Guru besar ITB yang juga Deputi Pengembangan sumber Daya di KPDT I Made Astawa Rai. Astawa kemudian juga ditahan atas kasus tersebut.
(nov/lrn)