Anggaran Besar, Kemampuan Terbatas

Jakarta Anggaran untuk menyiapkan tabulasi elektronik Pemilu 2009 terhitung besar. Namun
diprediksi kemampuan perforfamanya terbatas sehingga hanya akan memboroskan
anggaran.

“Anggaran KPU untuk pengadaan scanner dan ICR di daerah mencapai Rp 30 miliar.
Sedangkan untuk jaringan komunikasi Rp 18 miliar. Ini anggaran yang sangat besar. Sayangnya anggaran ini akan sia-sia,” ujar praktisi TI dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ir Dedy Syafwan MT di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2009).

Menurut Dedy, scanner di daerah tidak seharusnya diadakan dengan cara membeli. Di samping harganya mahal, usai pemilu alat tersebut akan tidak dipakai dan mubazir.

“Seharusnya sewa saja. Banyak sekali perusahaan yang menyewakan alat scanner,” kata dia.

Selain menghemat anggaran, dengan sewa KPU juga bisa mengadakan jumlah scanner yang jauh lebih banyak sehingga bisa disiapkan di tiap kecamatan, bukan hanya di kabupaten. Dengan jumlah kecamatan sekitar 5.000, dia memperkirakan harga sewanya hanya Rp 5 miliar, jauh lebih kecil dari angka Rp 30 miliar untuk pembelian scanner tiap KPUD kabupaten/kota.

Selain itu, dari sisa Pemilu 2004, seharusnya kecamatan masih menyimpan komputer yang dulu dipakai. Dengan demikian di kecamatan tidak perlu lagi mengadakan komputer baru, cukup menyewa scanner saja. Meski lama, komputer itu seharusnya
masih bisa digunakan.

“Komputer di KPU pusat pun masih dipakai. Itu nggak ada masalah, tinggal dirawat aja. Kalau perlu, misalnya sudah nggak bisa dipakai, cari sewaan saja. Karena ini kan hanya pekerjaan setengah bulan selesai. Buat apa beli,” kata dia.

Sedangkan untuk jaringan komunikasi, Dedy juga beranggapan anggaran Rp 18 miliar
(pagu anggaran KPU lebih tepatnya Rp 18,9 miliar) terlalu banyak. Tahun 2004 saja, untuk pengadaan jaringan di tiap kecamatan yang berjumlah kurang lebih 5.000, anggarannya hanya Rp 20 miliar.

“Ini masa hanya 471 kabupaten dan 33 provinsi mencapai Rp 18 miliar. Terlalu mahal,” ungkapnya.

Sekedar diketahui, jaringan tahun 2004 menggunakan VPN Dial Up, sedangkan tahun
2009 menggunakan VPN IP. Yang kedua ini memang dinilai lebih unggul ketimbang yang pertama. Namun menurut Dedy, jaringan 2004 juga sudah cukup bagus. “Yang 2004 itu sudah bagus, hanya nggak ada scanner-nya,” katanya.

Kemampuan Terbatas

Menurut Dedy, kemampuan sistem tabulasi elektronik Pemilu 2009 terbatas karena
beberapa hal. Pertama, entry data dilakukan di kabupaten/kota. Mengingat jumlah TPS di tiap kabupaten/kota mencapai ribuan, petugas entry data akan kesulitan melayani permintaan entry data dari sekian banyak TPS.

“ Seharusnya entry data dilakukan di kecamatan,” kata Dedy.

Perjalanan formulir C1 IT dari TPS ke kabupaten kota akan memakan waktu lama. Apalagi di daerah-daerah yang medannya sulit seperti Papua Barat. Bukan tidak mungkin perjalanan harus dilakukan lewat udara. Hal ini akan menghambat proses tabulasi elektronik.

Jika entry data dilakukan di kecamatan, terang Dedy, selain dari segi transportasi lebih mudah, proses entry data dan validasinya juga akan lebih cepat karena jumlah TPS tidak terlalu banyak. Karena itu, menurut Deddy, akan jauh lebih baik jika KPU menyewa scanner untuk diadakan di tiap kecamatan. Selain anggarannya akan lebih murah, secara teknis juga akan lebih gampang karena penyedia sewa scanner akan sekaligus menyewakan teknisinya.

Persoalan kedua terletak pada proses validasi dan verifikasinya. Mengingat akurasi ICR tidak 100 persen sehingga sangat mungkin mengandung kesalahan, harus dilakukan proses validasi dan verifikasi atas hasil ICR. Proses ini akan memakan waktu lama. “Prosesnya bisa berjam-jam, bahkan bisa behari-hari,” kata Dedy.

Persoalan ketiga adalah jalur transmisinya yang menggunakan Multiprotocol Label Switching (MPLS). Menurut Dedy, masih sedikit teknisi yang mampu menguasi teknologi ini. “Orang Telkom sendiri masih sedikit yang menguasai masalah ini,” urainya.

Masih terkait dengan SDM, Dedy juga ragu jika para petugas di daerah siap mengoperasikan scanner dan ICR. “SDM-nya juga meragukan,” ungkapnya.

Karena berbagai persoalan itu, Dedy memperkirakan hingga penghitungan secara manual selesai dan hasilnya diumumkan H+30, penghitungan secara elektronik ini justru belum selesai. Artinya, hitung manual lebih cepat ketimbang hitung elektronik. “Ini sangat tidak efektif. Ini bukan IT namanya, hanya proyek-proyekan saja,” tegas Dedy.

Karena jumlah anggaran yang besar sementara performa terbatas ini, Dedy memprediksikan sistem tabulasi elektronik ini hanya akan menambah persoalan yang telah dihadapi KPU. “Ini hanya akan menghabiskan uang negara dan menambah
masalah baru,” pungkasnya.
(sho/yid)