detikcom
Selasa, 24/03/2009 12:50 WIB

Mulyana: Bantuan ke KPU Soal DPT Bukan Intervensi

Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Pesta demokrasi Indonesia terhitung tinggal 16 hari lagi. Pemerintah diminta membantu KPU menginformasikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada masyarakat.

"Pemerintah harus membentuk tim asistensi yang berhubungan dengan Depdagri untuk membantu masalah DPT ini," kata mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah dalam diskusi di Indonesian Democracy Monitor di Jl Lautze, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2009).

Mulyana mengatakan, pemerintah tidak bisa hanya membahas hal ini dalam rapat kabinet kemudian menyerahkan semua permasalahan ke KPU. Pemerintah harus aktif memberikan bantuan.

Menurut Mulyana, dengan membantu KPU, tidak berarti pemerintah mengintervensi kinerja KPU. "Tidak (tidak intervensi). Hal itu tidak ada masalah," jelasnya.

Mulyana pun optimistis dalam waktu 16 hari ke depan, jika pemerintah dan KPU bisa menyelesaikan masalah DPT ini, maka pemilu bisa dilakukan tanpa harus ditunda.

"Ini jika masa pemerintahaan diperpanjang, mundurnya waktu pemilu, akan ada situasi krisis politik yang berkepanjangan," ujarnya. (gus/nrl)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel