Jumat, 13/03/2009 11:54 WIB

Chandra Antonio Tan Pasrah Divonis 3 Tahun Penjara foto

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Direktur PT Chandratex Indo Artha Chandra Antonio Tan divonis 3 tahun Penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor. Chandra pun mengatakan tidak akan mengambil langkah hukum lanjutan atas putusan itu.

"Saya terima putusan itu yang mulia," ujarnya usai mendengar putusan hakim di pengadilan tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2009).

Sedangkan jaksa penuntut umum yang diketuai Zet Todung Alo mengatakan akan pikir-pikir terhatap putusan itu. " Kami pikir-pikir," katanya.

Chandra Antonio Tan divonis 3 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang denda sebesar Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Chandra adalah calon investor pelabuhan tanjung api-api, Sumsel. Sebanyak Rp 5 miliar dikucurkan Chandra guna meloloskan proyek ini di komisi IV DPR.

Chandra terbukti melanggar pasal UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No
20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Chandra dituntut oleh jaksa 4 tahun kurungan serta diharuskan membayar
uang denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(gah/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%