Kejagung Akan Sadap Jaksa yang Tangani Kasus Korupsi

Jakarta Kejagung merencanakan melakukan penyadapan terhadap para jaksa yang menangani kasus korupsi. Alat intelijen untuk menyadap yang anggarannya mencapai Rp 9 miliar telah dimiliki Kejagung.

Alat intelijen tersebut sementara ini baru difungsikan secara terbatas. Yaitu untuk mengacaukan sinyal telepon pada saat rapat, kontra spionase, dan mencari nomor telepon gelap.

"Alat intelijen yang ada sekarang ini, serta alat sadap itu sampai saat ini baru digunakan kalau kita ada rapat saja. Kita jammed ruangan rapat, sehingga dalam radius 1 km tidak bisa telepon masuk atau telepon ke luar," ujar Jamintel Kejagung Wisnu Subroto.

Hal itu disampaikan dia di Kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2009).

Wisnu menjelaskan, kontra spionase adalah melindungi tim intelijen apabila aksinya dimonitor oleh pihak lain. Sementara pendeteksian nomor gelap akan dilakukan bila pengguna nomor tersebut mengancam akan berbuat jahat.

"Dari telepon gelap ini kita bisa cari datanya," imbuhnya.

Sayangnya, lanjut Wisnu, pelacakan telepon gelap itu belum dapat dilakukan untuk kasus penyuapan. Sebab alat tersebut belum dimodifikasikan pada mobil intelijen yang sudah tersedia saat ini.

"Belum ada monitoring centernya juga," ungkap pria bertubuh tambun ini.

Apakah ini akan digunakan untuk menyadap jaksa-jaksa yang menangani kasus korupsi? Wisnu mengatakan sejauh ini belum. Akan tetapi, sudah ada rencana untuk membuat Master of Understanding (MoU) dengan bagian tindak pidana khusus (Pidsus) Kejagung.

"Nanti pidsus akan tergabung dalam tim sehingga intelijen bisa memonitor apakah ada penyimpangan dan sebagainya," kata dia.

"Ini untuk penggunaan pengamanan internal," pungkasnya.
(irw/iy)