Detik.com News
Detik.com
Kamis, 12/03/2009 00:15 WIB

Buku Sintong Panjaitan

Wiranto dan Prabowo Harus Bertanggung Jawab atas Kerusuhan Mei 98 foto

Aprizal Rahmatullah - detikNews
Wiranto dan Prabowo Harus Bertanggung Jawab atas Kerusuhan Mei 98
Jakarta - Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto dan mantan Panglima Kostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto harus bertanggung jawab atas kerusuhan Mei 1998. Demikian komentar mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman setelah membaca buku Letjen (Purn) Sintong Panjaitan yang berjudul 'Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando' .

"Wiranto harus bertanggungjawab atas kerusuhan Mei karena tidak dilaksanakannya perintah presiden untuk pemulihan keamanan dan Prabowo bertanggungjawab atas kasus penculikan," kata Marzuki usai bedah buku Sintong di Balai Sudirman, Jl Dr Saharjo, Jakarta, Rabu (11/3/2009).

Marzuki menilai, buku ini sangat berarti untuk meluruskan problematika kekuasaan ke depan. Menurut dia, keputusan Wiranto yang menolak perintah presiden tersebut memunculkan pertanyaan, yakni apakah hal itu bisa dikategorikan membuka demokrasi atau merupakan jenis pelanggaran serius di tubuh TNI.

"Biarkan pertanyaan berkembang dan biar politik yang menyelesaikan mereka," tambahnya.

Apakah peluncuran buku ini disinyalir untuk menjegal Wiranto dan Prabowo? "Itu teori konspirasi yang menandakan adanya kemalasan berpikir saja. Buku ini merupakan sumbangan yang berarti bagi sejarah Indonesia," cetus Marzuki.

Dalam buku setebal 520 halaman yang ditulis wartawan senior Hendro Soebroto tersebut, Sintong menuturkan Wiranto boleh menolak perintah Panglima Tertinggi. Namun seharusnya Wiranto mengundurkan diri selambat-lambatnya dalam jangka waktu delapan hari sejak menolak perintah.

"Wiranto boleh menolak perintah Panglima Tertinggi. Tetapi karena hal itu merupakan subordinasi, maka selambat-lambatnya ia harus mengundurkan diri dalam jangka waktu delapan hari. Bahkan Sintong menegaskan bahwa setelah Wiranto menolak perintah Panglima Tertinggi ABRI, pada saat itu juga ia harus langsung mengundurkan diri," demikian tertulis pada halaman 6.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ape/sho)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%