Gagal Turunkan Angka Kemiskinan, SBY Harus Minta Maaf

Jakarta - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menghargai pengakuan pemerintah atas kegagalannya mengentaskan kemiskinan. Namun, pengakuan ini seharusnya diikuti dengan permintaan maaf Presiden SBY kepada rakyatnya.

"Kita menghargai pemerintah akhirnya mengakui kegagalan mencapai target penurunan kemiskinan. Namun, kita menilai sebaiknya presiden sendiri yang mengumumkan kegagalan memenuhi janjinya itu," kata Ketua Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens.

Hal itu disampaikan Boni dalam jumpa persnya di Jakarta Media Center (JMC) Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2009).

Hal itu disampaikan LPI terkait pengakuan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional yang tidak mampu menurunkan angka kemiskinan di tahun 2009 pada angka 8,2 persen. Pemerintah hanya mengakui mampu menurunkan angka
kemiskinan di tahun ini pada angka 12-13,5 persen.

Menurut Boni, perlunya permintaan maaf SBY ini, karena janji penurunan kemiskinan sudah didokumentasikan dalam aturan Peraturan Presiden (Perpres) No 7/2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.

"Ini akan menjadi tradisi sehat bagi demokrasi bila presiden berani mengumumkan kegagalannya itu. Dan, jauh lebih berani bila presiden meminta maaf kepada pemilihnya," jelasnya.

Boni menyayangkan adanya klaim keberhasilan SBY menurunkan harga BBM tiga kali dan sembako. "Kenyataan harga sembako justru semakin membumbung. Begitu juga klaim kenaikan anggaran pendidikan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, LPI menghaparkan dalam Pemilu 2009 tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan. Pemilu kali ini, lanjut Boni, bisa menjadi momentum pendidikan politik bagi pemilih untuk menagih apa yang sudah dijanjikan pemimpin.
(zal/nik)