detikcom
Selasa, 24/02/2009 18:14 WIB

Muat Lambang 18 Parpol, Baliho Caleg PDIP Dipersoalkan Panwaslu

Muchus Budi R. - detikNews
Halaman 1 dari 2
(foto:Muchus BR)
Solo - Caleg DPR RI dari PDIP untuk Dapil V Jateng, Aria Bima, mendapat sandungan. Panwaslu Kota Surakarta menilai baliho kampanye yang dia pasang melanggar aturan kampanye yang mengarah ke tindak pidana karena menampilkan lambang partai lain. Bima terancam hukuman maksimal dua tahun.

Dalam baliho yang dipasang di berbagai lokasi di Kota Solo sejak hari ini, terlihat gambar Aria Bima mengepalkan tangan dengan latar belakang 18 orang mengenakan atribut bergambar lambang 18 partai peserta pemilu 2009.

Ketua Panwaslu Kota Surakarta, Sri Sumanta, mengatakan pihaknya menerima keberatan dari salah satu partai yang lambangnya terdapat dalam baliho itu. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata memang benar. Hingga Selasa (24/2/2009) sore, Panwaslu menemukan lima baliho yang terpasang di Solo.

"Dari temuan awal ini kami menemukan adanya indikasi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Aria Bima selaku pemasang baliho kampanye tersebut. Kami akan melakukan pengkajian atas temuan ini dan kami punya waktu tiga hari untuk memutuskan melaporkan ke polisi atau tidak," ujar Sri Sumanta.

Sumanta mengatakan indikasi awal pelanggaran yang dilakukan Aria Bima adalah melanggar Pasal 84 ayat 1 huruf (i) junto Pasal 270 UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Ancaman atas pelanggaran itu adalah hukuman antara enam hingga 24 bulan dan dengan antara 6 hingga 24 juta rupiah.

Sedangkan Anggota KPU Kota Surakarta yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, Untung Sutanto, mengatakan setelah menerima laporan dari Panwaslu pihaknya segera melakukan pengecekan ke lapangan. Menurutnya, pelanggaran dalam baliho itu adalah pelanggaran pidana sehingga bukan wewenangnya.

"Tapi isi yang termuat dalam baliho itu juga melanggar etika sesuai yang diatur Peraturan KPU No 19 tahun 2008. Sedangkan untuk langkah penurunan baliho-baliho tersebut akan kami bahas dulu dengan semua anggota KPU Kota Surakarta dan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP Pemkot," ujarnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mbr/djo)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
46%
Kontra
54%