detikcom
Selasa, 24/02/2009 18:14 WIB

Muat Lambang 18 Parpol, Baliho Caleg PDIP Dipersoalkan Panwaslu

Muchus Budi R. - detikNews
Halaman 1 dari 2
(foto:Muchus BR)
Solo - Caleg DPR RI dari PDIP untuk Dapil V Jateng, Aria Bima, mendapat sandungan. Panwaslu Kota Surakarta menilai baliho kampanye yang dia pasang melanggar aturan kampanye yang mengarah ke tindak pidana karena menampilkan lambang partai lain. Bima terancam hukuman maksimal dua tahun.

Dalam baliho yang dipasang di berbagai lokasi di Kota Solo sejak hari ini, terlihat gambar Aria Bima mengepalkan tangan dengan latar belakang 18 orang mengenakan atribut bergambar lambang 18 partai peserta pemilu 2009.

Ketua Panwaslu Kota Surakarta, Sri Sumanta, mengatakan pihaknya menerima keberatan dari salah satu partai yang lambangnya terdapat dalam baliho itu. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata memang benar. Hingga Selasa (24/2/2009) sore, Panwaslu menemukan lima baliho yang terpasang di Solo.

"Dari temuan awal ini kami menemukan adanya indikasi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Aria Bima selaku pemasang baliho kampanye tersebut. Kami akan melakukan pengkajian atas temuan ini dan kami punya waktu tiga hari untuk memutuskan melaporkan ke polisi atau tidak," ujar Sri Sumanta.

Sumanta mengatakan indikasi awal pelanggaran yang dilakukan Aria Bima adalah melanggar Pasal 84 ayat 1 huruf (i) junto Pasal 270 UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Ancaman atas pelanggaran itu adalah hukuman antara enam hingga 24 bulan dan dengan antara 6 hingga 24 juta rupiah.

Sedangkan Anggota KPU Kota Surakarta yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, Untung Sutanto, mengatakan setelah menerima laporan dari Panwaslu pihaknya segera melakukan pengecekan ke lapangan. Menurutnya, pelanggaran dalam baliho itu adalah pelanggaran pidana sehingga bukan wewenangnya.

"Tapi isi yang termuat dalam baliho itu juga melanggar etika sesuai yang diatur Peraturan KPU No 19 tahun 2008. Sedangkan untuk langkah penurunan baliho-baliho tersebut akan kami bahas dulu dengan semua anggota KPU Kota Surakarta dan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP Pemkot," ujarnya.Next

Halaman 1 2

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mbr/djo)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
MustRead close