detikcom
Jumat, 20/02/2009 22:12 WIB

2 Sukhoi TNI AU Nyaris Ditembak Tak Usah Dibesar-besarkan

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Alarm dua pesawat Sukhoi yang sedang berlatih di kawasan udara Makassar tiba-tiba berbunyi. Kuat dugaan, dua pesawat baru itu dikunci oleh misil atau hendak ditembak.

Peristiwa ini dianggap biasa oleh anggota DPR Komisi I, Yuddy Chrisnandi. Calon presiden dari Dewan Integrasi Bangsa ini meminta agar masalah ini jangan dibesar-besarkan.

"Itu hal biasa, technical error untuk sebuah sistem pesawat canggih yang baru kita pelajari," ujar Yuddy kepada detikcom lewat pesan pendek, Jumat (20/2/2009).

Menurut Yuddy, negara sekelas Amerika Serikat saja pernah mengalami hal serupa. Salah satu pesawat Mig-21 milik mereka pernah salah tembak.

Untuk itu, jika ditemukan kerusakan dalam penyelidikan, pesawat yang masih berstatus uji coba ini harus segera diperbaiki. Pihak indonesia tinggal menyerahkan kepada Rusia untuk mengurusnya.

"Tidak perlu keluar biaya karena seharusnya masih garansi dari pihak Rusia," tegasnya.

Seperti diketahui, dua pesawat Sukhoi milik TNI AU diduga menjadi sasaran tembak pesawat asing saat menggelar latihan terbang sekitar pukul 09.00 Wita. Alarm kedua pesawat tersebut berbunyi saat berada di ketinggian 20 ribu kaki.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%