Rabu, 11/02/2009 15:19 WIB

Lahan Digugat Belanda, Karyawan Perhutani Demo

Triono Wahyu Sudibyo - detikNews
(foto: Triono WS/detikcom)
Semarang - Sekitar 100 karyawan Perhutani Jateng berunjuk rasa di PN Semarang, Jl Siliwangi, Rabu (11/2/2009). Mereka minta gugatan WN Belanda dibatalkan.

WN Belanda bernama Yohanna de Meyyer itu mengajukan gugatan Mei 2008 dan akan diputuskan hari ini. Dia mengklaim memiliki lahan seluas 2.440 hektare di areal perhutani yang terbentang mulai dari Tegal hingga Blora.

Yohanna mendasarkan pada dokumen kakeknya, Samuel de Meyyer, yang berisi kepemilikan atas tanah . Namun yang digugat adalah rel atau lori di atasnya.

Di atas lahan sengketa terdapat rel sepanjang 3 ribuan Km. Menurut perhitungan Perhutani, nilai rel itu sebesar Rp 6 miliar.

Kepala Biro Hukum Agraria Perhutani Jateng, Soedjarwo mengatakan bukti gugatan Yohanna sebenarnya tidak begitu jelas. Pasalnya, dokumen milik Samuel hanya berupa peta.

"Dalam gugatan ini, kami mengajukan bukti sebanyak 521 dokumen," katanya.

Sidang ditunda, karena penggugat atau yang mewakili tidak hadir. Para pendemp terlihat kecewa dan mengakhiri aksinya dengan membacakan pernyataan sikap.

Karyawan Perhutani mendesak PN membatlkan gugatan Yohanna. Mereka tidak ingin lahan atau barang apapun diambil WN asing. Aksi dijaga ratusan polisi.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(try/djo)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%