Detik.com News
Detik.com
Rabu, 11/02/2009 15:19 WIB

Lahan Digugat Belanda, Karyawan Perhutani Demo

Triono Wahyu Sudibyo - detikNews
Lahan Digugat Belanda, Karyawan Perhutani Demo (foto: Triono WS/detikcom)
Semarang - Sekitar 100 karyawan Perhutani Jateng berunjuk rasa di PN Semarang, Jl Siliwangi, Rabu (11/2/2009). Mereka minta gugatan WN Belanda dibatalkan.

WN Belanda bernama Yohanna de Meyyer itu mengajukan gugatan Mei 2008 dan akan diputuskan hari ini. Dia mengklaim memiliki lahan seluas 2.440 hektare di areal perhutani yang terbentang mulai dari Tegal hingga Blora.

Yohanna mendasarkan pada dokumen kakeknya, Samuel de Meyyer, yang berisi kepemilikan atas tanah . Namun yang digugat adalah rel atau lori di atasnya.

Di atas lahan sengketa terdapat rel sepanjang 3 ribuan Km. Menurut perhitungan Perhutani, nilai rel itu sebesar Rp 6 miliar.

Kepala Biro Hukum Agraria Perhutani Jateng, Soedjarwo mengatakan bukti gugatan Yohanna sebenarnya tidak begitu jelas. Pasalnya, dokumen milik Samuel hanya berupa peta.

"Dalam gugatan ini, kami mengajukan bukti sebanyak 521 dokumen," katanya.

Sidang ditunda, karena penggugat atau yang mewakili tidak hadir. Para pendemp terlihat kecewa dan mengakhiri aksinya dengan membacakan pernyataan sikap.

Karyawan Perhutani mendesak PN membatlkan gugatan Yohanna. Mereka tidak ingin lahan atau barang apapun diambil WN asing. Aksi dijaga ratusan polisi.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(try/djo)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%