Detik.com News
Detik.com
Rabu, 11/02/2009 15:19 WIB

Lahan Digugat Belanda, Karyawan Perhutani Demo

Triono Wahyu Sudibyo - detikNews
Lahan Digugat Belanda, Karyawan Perhutani Demo (foto: Triono WS/detikcom)
Semarang - Sekitar 100 karyawan Perhutani Jateng berunjuk rasa di PN Semarang, Jl Siliwangi, Rabu (11/2/2009). Mereka minta gugatan WN Belanda dibatalkan.

WN Belanda bernama Yohanna de Meyyer itu mengajukan gugatan Mei 2008 dan akan diputuskan hari ini. Dia mengklaim memiliki lahan seluas 2.440 hektare di areal perhutani yang terbentang mulai dari Tegal hingga Blora.

Yohanna mendasarkan pada dokumen kakeknya, Samuel de Meyyer, yang berisi kepemilikan atas tanah . Namun yang digugat adalah rel atau lori di atasnya.

Di atas lahan sengketa terdapat rel sepanjang 3 ribuan Km. Menurut perhitungan Perhutani, nilai rel itu sebesar Rp 6 miliar.

Kepala Biro Hukum Agraria Perhutani Jateng, Soedjarwo mengatakan bukti gugatan Yohanna sebenarnya tidak begitu jelas. Pasalnya, dokumen milik Samuel hanya berupa peta.

"Dalam gugatan ini, kami mengajukan bukti sebanyak 521 dokumen," katanya.

Sidang ditunda, karena penggugat atau yang mewakili tidak hadir. Para pendemp terlihat kecewa dan mengakhiri aksinya dengan membacakan pernyataan sikap.

Karyawan Perhutani mendesak PN membatlkan gugatan Yohanna. Mereka tidak ingin lahan atau barang apapun diambil WN asing. Aksi dijaga ratusan polisi.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(try/djo)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%