Pemekaran Wilayah Tapanuli Tak Gampang

Jakarta Demo mendesak pembentukan Provinsi Tapanuli berujung meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat. DPR sendiri masih mengulur usulan ini karena menunggu grand design dari pemerintah tentang pemekaran itu.

Berikut ini wawancara detikcom dengan Lena Maryana, anggota Komisi II DPR dari FPPP, Rabu (4/2/2009). Komisi II bertugas menggodok pemekaran tersebut.

Bagaimana Ibu melihat insiden di DPRD Sumut?

Kejadian ini memang sangat disayangkan. Berangkat dari tuntutan kita (Komisi II DPR) ke pemerintah untuk segera menyusun grand design untuk pemekaran wilayah, dan akibatnya seperti yang terjadi di Sumut.

Masyarakat menginginkan agar secepatnya dibahas seputar pemekaran wilayah Tapanuli. Padahal tidak segampang itu. Perlu disusun service delivery guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi ada yang mengkritik ini hanya untuk kepentingan segelintir elit politik tertentu saja.

Apa tujuan dari penyusunan grand design pemekaran wilayah?

Jadi setiap kali akan ada pemekaran wilayah, terlebih dahulu harus dibuat grand design yaitu kebutuhan untuk pemekaran tersebut. Karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan grand design.

Aspek itu apa saja?

Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Tidak bisa sembarangan, seperti fasilitas perkantoran, pengalihan PNS, kemampuan SDM, SDA wilayah yang bersangkutan, demografi.

Selain itu juga setelah 5 tahun daerah yang dilakukan pemekaran akan ada evaluasi. Bagaimana jalannya pemekaran, berhasil atau tidak, atau malah menimbulkan beban baru.

Jika malah menimbulkan beban dalam artian wilayah yang mekar tersebut tidak bisa mandiri, tidak menutup kemungkinan dilebur kembali.

Lalu bagaimana dengan pemekaran Sumut (Provisi Tapanuli)?

Nah itu dia, sampai saat ini belum ada pembahasan seputar itu. Bahkan Presiden pada tanggal 16 Agustus sudah menegaskan untuk moratorium (penghentian) pemekaran karena sudah mendekati pemilu.

Kenapa menjelang pemilu dihentikan?

Ya karena nantinya akan mengganggu pemilu, mulai dari memicu ketegangan, hilangnya kesempatan pemilih atau hilangkan hak suara pemilih karena nanti akan berbeda dapil, terkait dengan penetapan caleg dan daftar pemilih karena berkaitan dengan dapil yang berubah dan masalah-masalah lain yang bisa timbul nantinya.

Oleh karena itu pemekaran harus betul-betul diuji kelayakannya, bukan sekadar untuk kepentingan politik. Dan yang terpenting adalah mempertahankan bingkai keutuhan NKRI, jangan sampai kalah dengan kepentingan agama, ras, atau golongan kepentingan tertentu.

Apakah kerusuhan di DPRD Sumut juga ada unsur kepentingan tertentu?

Saya belum bisa melihat hal itu saat ini. Dan sekarang saya ingin minta penjelasan dari Mendagri kenapa hal tersebut bisa terjadi. Karena jika masyarakat terbelah seperti itu maka akan sangat mudah dimasuki kepentingan-kepentingan elit tertentu.

(her/nrl)