TNI Tak Bisa Talangi Biaya Distribusi Logistik Pemilu

Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendistribusikan logstik pemilu ke daerah-daerah terpencil. Namun, TNI mengaku tidak bisa menalangi biaya distribusi tersebut.

Hingga saat ini TNI mengaku masih menunggu detail teknis permintaan bantuan KPU tersebut.

"Permintaan bantuan itu harus jelas. Mengangkut apa dari mana ke mana? Naik pesawat atau kapal? Berapa orang personelnya? lalu berapa uang makannya?," papar Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di sela-sela Rapim Dephan dan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (28/1/2009).

Menurut Djoko, tanpa detil semacam itu, TNI tidak bisa bergerak. Rancangan detil tersebut diperlukan untuk menyusun konsep operasi bantuan pengangkutan logistik. Perkiraan biaya pun belum bisa dihitung karena semuanya masih serba tidak jelas.

"Setelah jelas apa barangnya, pakai apa dan berapa personelnya baru bisa dihitung berapa rupiahnya," jelas Djoko.

Djoko menjelaskan dengan pemotongan biaya operasional TNI sebesar Rp 460 miliar, TNI tidak punya uang lagi untuk menombok biaya pengiriman logistik.
"Kami tidak bisa menalangi lagi," tegas Djoko.

Tanpa penghitungan yang jelas Djoko menolak untuk membantu KPU. "Kalau misalnya minta 25 rupiah tapi harus selamat ya susah," ungkap Djoko.

(rdf/lrn)