TPM Desak MUI Tinjau Ulang Fatwa Haram Golput & Rokok

Jakarta Fatwa mengenai pengharaman golput dan rokok membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinilai memecah belah umat Islam. Karenanya, Tim Pembela Muslim (TPM) mendesak agar fatwa tersebut ditinjau ulang.

"Kami mendesak untuk mereview kembali fatwa-fatwa yang kontroversial yang mempunyai konflik di antara umat Islam," kata Dewan Pembina TPM, Mahendradatta, kepada detikcom, Selasa (27/1/2009).

Untuk pengharaman golput, lanjut Mahendra, masih banyak ulama yang mengharamkan memilih, bahkan mengharamkan ikut partai politik. Sebab partai Islam sekalipun, menurut mereka belum dapat mencerminkan syariat Islam.

"MUI mencampuradukkan wilayah religius dengan politik. Ini agama yang dipolitisasi atau politik yang diagamakan? Dan dua-duanya saya pikir salah," kata Mahendra.

Fatwa tentang Golput ini, kata Mahendra dikwahatirkan menjadi komoditas politik bagi partai-partai politik menjelang Pemilu 2009 nanti.

Sedangkan mengenai pengharaman rokok, lanjut Mahendra, banyak yang mengatakan rokok tidak haram, melainkan makruh (apabila ditingggalkan mendapat pahala). Pandangan ini terutama dianut oleh kalangan ulama dan santri di wilayah Jawa Timur.

"Fatwa MUI itu di sisi lain justru meletakkan MUI tidak tegas. Karena membatasi merokok di tempat umum. Yang namanya haram kok di tempat ini dan ini?" jelas Mahendra.

Menurut Mahendra, hal-hal yang berada di luar koridor agama tidak pada tempatnya dipertentangkan oleh MUI. Sesuatu yang masih berkaitan erat dengan agama saja bisa timbul konflik bila dihadap-hadapkan.

"Antara ziarah kubur dan tidak, tahlil dan tidak tahlil, jangan dipertentangkan. Justru akan menimbulkan konflik," kata dia.

Menurut Mahendra, baru kali ini fatwa MUI ditentang dan menjadi sumber konflik di antara umat Islam. TPM mengkhawatirkan pula, fatwa MUI yang demikian membuat fatwa-fatwa mejelis sebelumnya menjadi dilecehkan.

"Dan MUI dikhawatirkan sudah gagal sebagai pembina ukhuwah islamiyah," pungkasnya.
(irw/iy)