Ijtima' Tandingan Minta MUI Batalkan Keluarkan Fatwa Hukum Rokok

Padang Ijtima'ul Ummal (Ijtima' Tandingan MUI) yang digelar Institute For Social and Economic Studies (ISES) Indonesia meminta MUI menggagalkan keinginannya mengeluarkan fatwa haram rokok. ICES yang mengelar ijtima' tandingan melibatkan sejumlah ulama dan pekerja serta petani tembakau dari sejumlah wilayah di Indonesia meminta MUI membiarkan hukum merokok pada status quo.

"Kita sudah merumuskan hasil ijtima'ul Ummal dan segera menyerahkannya kepada MUI. Kita mendorong MUI untuk tidak mengeluarkan fatwa mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari industri rokok," kata Direktur Eksekutif ISES Hasan Auni Aziz kepada detikcom, Minggu (25/1/2009)

Menurut Hasan, MUI sebagai lembaga agama sebaiknya membatasi diri pada hal-hal yang terkait dengan persoalan umat yang terkait ibadah. Khusus untuk masalah rokok, MUI hanya mendorong pemerintah mengeluarkan aturan-aturan mengenai merokok bagi anak-anak, perempuan hamil dan orang-orang yang selama ini berbahaya jika merokok.

"Kalau MUI asal mengeluarkan fatwa lagi, lalu fatwanya tidak dilaksanakan oleh masyarakat maka legitimasi MUI akan hancur. Pada intinya kita meminta MUI untuk membangun kesedaran bersama dan menghargai berbagai kepentingan,"pinta Hasan.

Acara Ijtima'ul Ummal ini diselengarakan oleh ISES dengan melibatkan para pekerja pabrik rokok, petani tembakau dan sejumlah ulama yang menolak pengharaman rokok.

Hadir dalam acara yang digelar di Wisma Pangeran, Padang Panjang ini Guru Besar Hukum Islam IAIN Wali Songo Semarang yang juga menjabat sebagai Sekretaris MUI Jawa Tengah Prof Dr Ahmad Rofiq, Dekan Fakultas Syariah IAIN Wali Songo, Drs Muhyiddin MA serta ketua MUI Kudus, KH M. Syafiq Nashan.

Hasan berharap komisi fatwa MUI mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Indonesia dalam mengeluarkan fatwa haram rokok."Dari 1,2 miliar perokok aktif di seluruh dunia, 800 jutanya berada di negera berkembang. Kebutuhan terhadap rokok tersebut berimplikasi banyak pada buruh dan petani yang menggantungkan pada industri tersebut. MUI harus mempertimbangkan ini,"pungkasnya. (yid/iy)