Selasa, 20/01/2009 19:09 WIB

Guru Honorer, Oh Nasibmu...

Anwar Khumaini - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Pernahkah terbayangkan di benak kita memperoleh gaji kurang dari Rp 100 ribu perbulan? Dalam negeri yang anggaran pendidikannya 20 persen dari total APBN ternyata kondisi tersebut masih ada. Seorang guru, yang tiada lelah memberikan pengajaran keilmuan serta budi pekerti hanya dihargai dengan Goban (Rp 50 ribu) saja...

Hal inilah yang dikeluhkan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Di hadapan kepala negara, mereka pun mencoba memperjuangkan nasib para guru bantu yang tidak jelas masa depannya itu.

"Masih banyak guru bantu yang gajinya di bawah Rp 100 ribu perbulan," ujar Ketua Umum PGRI Sulistyo usai bertemu dengan Presiden SBY di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (20/1/2008).

Menurut Sulistyo, kebanyakan mereka yang mendapatkan gaji yang tak pantas tersebut adalah mereka-mereka yang berada di desa-desa, terutama guru Taman Kanak-kanan (TK).

"Jangan anggap mereka (guru TK) bahagia meski dari pagi hingga siang bernyanyi terus," kata Sulistyo sambil tersenyum.

Di hadapan SBY, Sulistyo bersama dengan para pengurus PGRI lainnya mencurahkan isi hati, dan mengetuk hati Presiden SBY untuk memberikan upah yang layak bagi para guru bantu.

"Kita minta mereka mendapatkan gaji sekitar Rp 2 juta. Tapi itu untuk guru bantu yang kerja 6 hari. Karena ada juga guru bantu yang kerja 1 atau dua hari saja selama seminggu," jelas pria kalem ini.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(anw/irw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%