Incumbent Masih Di Ujung Tanduk

Jakarta Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) sangat tergantung kepada keberhasilannya meredam krisis ekonomi setidaknya sampai pelaksanaan Pilpres 2009. Posisi incumbent masih berada di ujung tanduk.

Hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) dibawah pimpinan Syaiful Mujani yang
diumumkan pada tanggal 4 Januari 2009 menempatkan Partai Demokrat (PD) sebagai partai teratas dan partai pemenang pada pemilu 2009 dengan angka 23 persen.

Hasil itu membuat polemik di kalangan partai politik lainnya. Klaim PD mengawalinya. Mereka mengklaim keputusan pemerintah dua kali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai sebuah kisah sukses PD.

Padahal, ketika pemerintah menaikkan harga BBM, PD bersembunyi entah di mana. SBY, Ketua Dewan Pembina PD, bahkan ‘tak berani’ mengumumkan kenaikan
harga BBM saat itu.

Akibatnya Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, seolah juga tidak mau kalah dengan PD dan menampilkan iklan di beberapa media massa.

Isinya mengklaim pembangunan merupakan bentuk karya dari partai berlambangkan pohon beringin itu. Mulai dari persoalan perdamaian Aceh, peningkatan mutu pertanian, peningkatan anggaran pendidikan, hingga pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

Tidak hanya itu saja, kubu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan partai dengan suara terbanyak di peringkat kelima juga meradang. Menurut kedua parpol ini, kesuksesan itu adalah sukses JK sebagai wapres yang kebetulan saja juga menjadi Ketua umum dari Golkar.

"Hasil survei itu tidak bisa menjadi patokan, karena survei itu dilakukan pada 3 bulan lalu," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring.

Tifatul juga menambahkan aromanya beda jika klaim itu dimunculkan parpol.
Pasalnya, pemerintahan SBY-JK adalah koalisi yang diisi banyak parpol.

“Menjadi pertanyaan besar jika kesuksesan pemerintah diklaim oleh partai tertentu,” tegas Tifatul.

Dia mengaku PKS tak bakal ikut-ikutan melakukan iklan politik dengan mengklaim prestasi kadernya di kabinet.

Meradangnya Tifatul sangat bisa dipahami. Karena dari beberapa lembaga survei seperti Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dari Universitas Indonesia (UI) menyatakan bahwa Partai Demokrat tidak berada dalam urutan teratas.

Walaupun di akhir laporan LSI menyatakan SBY bisa saja terjungkal dari
papan teratas jika tidak bisa mengatasi krisis yang mencekik rakyat Indonesia dan angka pengangguran meningkat secara tajam.

Protes juga dilakukan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto. Mantan Panglima ABRI (Pangab) itu protes keras terhadap hasil lembaga survei ini yang dinilai tidak ada relevansinya dan tak
mempunyai kekuatan hukum yang jelas.

Wiranto mengatakan lembaga survei merupakan lembaga yang tidak independent dan sarat dengan muatan uang. Tidak hanya itu saja, dampak dari hasil lembaga survei ini juga membuat beberapa pernyataan dari partai politik untuk melihat kinerja dari menteri yang merupakan perwakilan dari
parpol dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

Irgan Chairul Mahfiz sekjen dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan tidak sepantasnya Partai Golkar mengklaim pembangunan dari bangsa ini merupakan hasil karya sendiri.

Irgan menambahkan, menteri dari perwakilan PPP juga mempunyai peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam bidang koperasi dan urusan sosial.

"Tidak semuanya merupakan hasil kerja menteri dari partai pendukung pemerintah. Menteri dari perwakilan parpol lainnya juga ada andil dalam pembangunan negeri ini," kata Irgan Chairul Mahfiz kepada detikcom saat ditemui di Departemen Sosial.

Irgan juga mengatakan dukungan masyarakat terhadap demokrasi sebagai sistem
politik terbaik menjadi modal penting bagi konsolidasi demokrasi. Namun
hal tersebut tergantung pada bagaimana sosial-ekonomi dikelola, sehingga rakyat bisa makan layak, bisa bekerja, dan bersekolah.

Irgan juga menambahkan jika hal ini dibiarkan, maka proses degradasi kepercayaan atas otoritas lembaga-lembaga yang dibangun untuk menunjang demokrasi tersebut, secara tidak langsung sedang mengamputasi konsolidasi demokrasi.

Pecahnya parpol-parpol pendukung kabinet mengingatkan kepada situasi lima tahun lalu. Di mana setahun menjelang berakhirnya pemerintahan Megawati Soekarnoputri, kekompakan pecah. Khususnya antara Megawati dan SBY yang kala itu menjabat Menko Polkam.

Situasinya saat ini hampir sama walaupun tidak sama persis. Aura tidak kompak itu muncul di tiap departemen, khususnya departemen yang berasal dari kader partai politik. Sukses di salah satu sektor diklaim sebagai kisah sukses parpol, bukan personal parpol yang duduk di pemerintahan.

Menurut kubu PAN, meningkatnya mutu pendidikan bahkan tidak terlepas dari kiprah Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo. Bambang tak lain adalah kader PAN yang pada Pemilu 2004 lalu menjadi Ketua Tim Sukses Pemenangan M Amien Rais sebagai capres.

“Perlu diketahui, Menteri Pendidikan berasal dari PAN yang notabene program-programnya baik,” kata Ketua Fraksi PAN DPR Zulkifli Hasan kepada wartawan.

Sejauh ini, PD dan Partai Golkar memang paling sering mengklaim sukses pemerintahan sebagai bagian dari pencitraan positif. Padahal, kabinet SBY-JK disokong banyak partai lain seperti PKS, PPP, PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Pengamat politik dari UI, Arbi Sanit menilai, saling klaim antar partai politik penyokong pemerintah adalah keniscayaan di pemerintahan yang berpijak pada koalisi pelangi seperti KIB.

“Ini konsekuensi dari kabinet pelangi. Jadi semua partai yang terlibat berhak mengklaim,” katanya enteng.

Ia juga yakin, situasi ini sama sekali tidak akan mengancam eksistensi KIB
hingga usai berakhirnya pemerintahan SBY-JK. Menurut dia, jika menteri mundur jelas akan merugikan partainya.

“Karena dengan terlibat di kabinet, partai politik akan untung, baik materi maupun imaterial berupa klaim,” cetusnya.

Ketua FPD di DPR Syarifudin Hasan mengatakan sebaiknya partai politik lainnya tidak usah terlalu emosional menanggapi hasil dari lembaga
survei. Cukup semua parpol bisa melakukan penghitungan sendiri dengan melihat margin error yang dihasilkan.

"Tidak perlu emosi untuk parpol, cukup menghitung margin errornya saja, kurangi 2 atau tambah 2 saja, mudahkan," kata Syarifudin kepada detikcom.

Sementara JK juga mempersilakan partai-partai pendukung pemerintah untuk saling mengklaim keberhasilan pemerintah, karena itu yang ditunggu. JK bahkan mengakui, tidak ada yang salah dengan iklan parpol tersebut.

JK menyebutkan, selama parpol pendukung pemerintah yang mengklaim maka hal itu tidak jadi masalah. Tapi akan berbahaya, kalau partai politik pendukung pemerintah, justru mengkritik pemerintah. (ddg/nwk)

Dapatkan ulasan lengkap mengenai laporan & investigasi Majalah Detik melalui iPad dan Android tablet Anda