detikcom
Kamis, 08/01/2009 12:47 WIB

Sketsa Pemilu 2009

Memantau Kinerja 'KPU Ormas'

Didik Supriyanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Pasca-Orde Baru, hampir tiga kali pemilu. Masing-masing penyelenggaranya memiliki latar belakang khas. Siapa terbaik: 'KPU Partai', 'KPU Akademisi', atau 'KPU Ormas'?

Para pemantau pemilu, boleh dibilang termasuk orang-orang yang paling risau dengan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pemilu. Kerisauan ini bisa kita lihat dari pernyataan dan sikap mereka, atas proses rekrutmen anggota KPU, dua tahun lalu.

Pemilu masih jauh, tapi mereka sudah wanti-wanti kepada pemerintah dan DPR agar memilih personal-personal yang tepat. Tolok ukurnya sudah digariskan undang-undang: integritas, kapasitas, dan profesionalitas.

Ketika anggota KPU dilantik pada Oktober 2007, mereka juga diingatkan agar benar-benar selektif dalam merekrut anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sebab merekalah yang jadi penentu sukses tidaknya pemilu.

Setelah mencermati proses dan hasil rekrutmen anggota KPU Provinsi, mereka merasakan ada sesuatu yang tak beres: orang-orang lama yang kinerja bagus digusur, orang-orang baru masuk atas pertimbangan kesamaan 'aliran' tertentu.

Lalu dalam obrolan-obrolan informal, para pemantau mencoba mebanding-bandingkan jenis KPU dari waktu ke waktu.

KPU Pemilu 1999, disebut sebagai 'KPU Partai Politik', karena di dalamnya dipenuhi orang-orang partai. UU No. 2/1999 memang bilang, KPU terdiri atas unsur pemerintah dan partai. Waktu itu, orang pemerintah jumlahnya lima orang, sedang partai 48 orang.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(diks/asy)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%