Detik.com News
Detik.com

Kamis, 08/01/2009 12:47 WIB

Sketsa Pemilu 2009

Memantau Kinerja 'KPU Ormas'

Didik Supriyanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
 Memantau Kinerja KPU Ormas
Jakarta - Pasca-Orde Baru, hampir tiga kali pemilu. Masing-masing penyelenggaranya memiliki latar belakang khas. Siapa terbaik: 'KPU Partai', 'KPU Akademisi', atau 'KPU Ormas'?

Para pemantau pemilu, boleh dibilang termasuk orang-orang yang paling risau dengan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pemilu. Kerisauan ini bisa kita lihat dari pernyataan dan sikap mereka, atas proses rekrutmen anggota KPU, dua tahun lalu.

Pemilu masih jauh, tapi mereka sudah wanti-wanti kepada pemerintah dan DPR agar memilih personal-personal yang tepat. Tolok ukurnya sudah digariskan undang-undang: integritas, kapasitas, dan profesionalitas.

Ketika anggota KPU dilantik pada Oktober 2007, mereka juga diingatkan agar benar-benar selektif dalam merekrut anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sebab merekalah yang jadi penentu sukses tidaknya pemilu.

Setelah mencermati proses dan hasil rekrutmen anggota KPU Provinsi, mereka merasakan ada sesuatu yang tak beres: orang-orang lama yang kinerja bagus digusur, orang-orang baru masuk atas pertimbangan kesamaan 'aliran' tertentu.

Lalu dalam obrolan-obrolan informal, para pemantau mencoba mebanding-bandingkan jenis KPU dari waktu ke waktu.

KPU Pemilu 1999, disebut sebagai 'KPU Partai Politik', karena di dalamnya dipenuhi orang-orang partai. UU No. 2/1999 memang bilang, KPU terdiri atas unsur pemerintah dan partai. Waktu itu, orang pemerintah jumlahnya lima orang, sedang partai 48 orang.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(diks/asy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%