Kamis, 08/01/2009 12:47 WIB

Sketsa Pemilu 2009

Memantau Kinerja 'KPU Ormas'

Didik Supriyanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Pasca-Orde Baru, hampir tiga kali pemilu. Masing-masing penyelenggaranya memiliki latar belakang khas. Siapa terbaik: 'KPU Partai', 'KPU Akademisi', atau 'KPU Ormas'?

Para pemantau pemilu, boleh dibilang termasuk orang-orang yang paling risau dengan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pemilu. Kerisauan ini bisa kita lihat dari pernyataan dan sikap mereka, atas proses rekrutmen anggota KPU, dua tahun lalu.

Pemilu masih jauh, tapi mereka sudah wanti-wanti kepada pemerintah dan DPR agar memilih personal-personal yang tepat. Tolok ukurnya sudah digariskan undang-undang: integritas, kapasitas, dan profesionalitas.

Ketika anggota KPU dilantik pada Oktober 2007, mereka juga diingatkan agar benar-benar selektif dalam merekrut anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sebab merekalah yang jadi penentu sukses tidaknya pemilu.

Setelah mencermati proses dan hasil rekrutmen anggota KPU Provinsi, mereka merasakan ada sesuatu yang tak beres: orang-orang lama yang kinerja bagus digusur, orang-orang baru masuk atas pertimbangan kesamaan 'aliran' tertentu.

Lalu dalam obrolan-obrolan informal, para pemantau mencoba mebanding-bandingkan jenis KPU dari waktu ke waktu.

KPU Pemilu 1999, disebut sebagai 'KPU Partai Politik', karena di dalamnya dipenuhi orang-orang partai. UU No. 2/1999 memang bilang, KPU terdiri atas unsur pemerintah dan partai. Waktu itu, orang pemerintah jumlahnya lima orang, sedang partai 48 orang.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(diks/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%