Muladi Kritik Pertemuan RI-GAM di Finlandia

Jakarta Pertemuan antara perwakilan pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Finlandia pada tanggal 4-5 Januari 2009 dikritik Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi. Pertemuan tersebut bisa diartikan masih mengakui keberadaan GAM di Nangroe Aceh Darussalam.

"Ini suatu pertemuan yang aneh menurut saya. Kenapa masih ada pertemuan di Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan GAM. Ini berarti pembenaran terhadap GAM. Kalau kita masih berunding dengan GAM dalam masalah keamanan dan lain-lain, berarti ada suatu pengakuan bahwa GAM itu masih ada," ungkap Muladi, Jakarta, Selasa (6/1/2009).

Menurut Muladi, seharusnya pemerintah Indonesia memiliki sikap yang tegas. MoU antara RI dan GAM sudah dilaksanakan, artinya, pemerintah Indonesia punya kewenangan untuk mengatur sendiri keadaan di dalam negeri.

Muladi menyatakan, pertemuan itu selayaknya tidak terjadi. Sudah menjadi kewenangan Pemerintah Indonesia untuk melakukan pembinaan ke dalam terhadap pemerintah NAD. "Jadi itu suatu setting menurut saya, pertemuan tersebut merupakan suatu langkah mundur untuk suatu masalah yang sangat krusial yang seolah-olah ada kegagalan dalam pelaksanaan MoU. Pemerintah harus jelaskan soal pertemuan tersebut," imbuhnya.

Sebelumnya, seperti dilansir dari World Acehnese Association (WAA) menyebutkan bahwa telah terjadi pertemuan tertutup antara Pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinski. Pertemuan tertutup itu dilakukan pada tanggal 4-5 Januari 2009 lalu.

Masih menurut WAA, kebenaran berita tersebut diungkap oleh salah seorang delegasi GAM, pertemuan dimulai pukul 07.44 waktu setempat tentang adanya pertemuan antara GAM-RI di Helsinki. Menurut laporan WAA tersebut, rapat tertutup itu mengagendakan pembahasan antara lain soal keamanan, HAM, the Law on Aceh Government (LOGA) atau Qanun dan lainnya.

Pertemuan tersebut dihadiri delegasi GAM yang diwakili oleh Mentroe Malik, Dr. Zaini, Zakaria Saman, Muzakir Manaf, Jahja Mu'az, Kamaruddin (Abu Razak), Ampon Nazar dan juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Ibrahim Syamsuddin. Sedangkan tim dari RI di wakili oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Jalil, Duta Besar RI di Finland, Farid Husen, Sekjen Wantanas Letjen TNI Bambang Darmono, dan Dirjen Departemen hukum dan HAM. (zal/gah)