Amankan Distribusi Logistik Pemilu, KPU Perlu Gandeng TNI

Jakarta Distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 perlu diamankan dari segala gangguan baik keamanan maupun cuaca. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan nota kesepahaman dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Perlu adanya MoU (memorandum of understanding) dengan TNI untuk mengantisipasi kendala pendistribusian. Misalnya dengan memakai kapal laut jika ada ombak tinggi untuk mengantarkan suara ke daerah kepulauan," ujar Wakil Kepala Biro Logistik KPU Boradi di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2009).

Atau, imbuhnya, pembagian surat suara ke daerah-daerah terpencil dilakukan dengan helikopter.

"Misalnya ke daerah Papua Barat atau daerah Papua lainnya," imbuh Boradi.

Sementara mengenai tender logistik surat suara, Boradi mengatakan pada 14 Januari 2009, sudah memasuki masa penawaran. Pada 17 Januari, sudah didapatkan pemenang tender .

"Pada 29 Januari perusahaan pemenang tender sudah memulai kerjanya untuk melakukan pencetakan dan pendistribusian surat suara," jelas Boradi.

Menurut Boradi, salah satu persyaratan untuk memenangi tender surat suara adalah penawar yang mengajukan penawaran yang masuk akal dengan harga bersaing.

"Mereka dituntut untuk menjaga keseriusan harus bekerja keras karena tanggung jawabnya lebih besar, karena mereka itu harus mencetak, membeli kertas dan mendistribusikannya," pesan Boradi. (nwk/asy)