Alat & Rekening Disita, PT SRD Stop Layani Sisminbakum 6 Januari

Jakarta PT Sarana Reksatama Dinamika (SRD) menghentikan operasional layanan online Sistem Administrasi Badan Hukum Umum (Sisminbakum) di Departemen Hukum dan HAM (Depkum HAM). Sebab, semua peralatan dan rekening disita penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Penyitaan peralatan dan rekening itu menyebabkan tidak adanya pemasukan.

"Dengan alasan tersebut, PT SRD dengan terpaksa menghentikan semua kegiatan dalam pengoperasian Sisminbakum terhitung mulai tanggal 6 Januari 2009," kata kuasa hukum PT SRD Hotma Sitompoel di kantornya, Jalan Martapura, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2009).

Seiring dengan itu, PT SRD meminta maaf atas penghentian layanan Sisminbakum dan mengembalikan layanan kepada pemerintah. Tetapi, PT SRD mewanti-wanti supaya pemerintah tidak menggunakan sarana dan prasarana teknologi PT SRD yang telah ditanam dalam proses itu.

"Kita meminta pemerintah harus menghormati swasta. Pakailah peralatan sendiri. Jangan memakai alat orang lain. Pemilik barang ini sampai tahun 2010 masih milik PT SRD. Sejauh ini kita bekerja tanpa kewajiban. Kalau kita berhenti itu hak kita," imbuh Hotma.

Sejauh ini, PT SRD belum mencari upaya hukum untuk melawan Kejagung. Selain menghormati proses hukum, PT SRD masih mengupayakan tidak melalui jalur peradilan.

"Kita belum memikirkan praperadilan. Kita masih mengupayakan secara baik-baik. Nanti kita dikira mengancam mencari musuh," kilah ayah vokalis Bams Samson itu.

Kejagung saat ini telah menjadikan 1 Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) 2 mantan Dirjen AHU sebagai tersangka dalam kasus Sisminbakum yang diperkirakan merugikan negara Rp 400 miliar. Dirut PT SRD Yohannes Waworuntu juga menjadi tersangka.

Sisminbakum.com adalah layanan bagi notaris untuk melihat identitas dan mendaftarkan perusahaan. Untuk menikmati fasilitas ini, notaris dikutip ongkos. (nwk/nrl)