detikcom
Jumat, 02/01/2009 13:03 WIB

Kasus Muchdi Belum Perlu Dibawa ke Tingkat Internasional video foto

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Putusan bebas terhadap Muchdi Pr dalam kasus pembunuhan Munir menyulut reaksi pejuang HAM. Namun, menurut Komnas HAM, masalah tersebut belum perlu dibawa ke tingkat internasional.

"Karena proses hukum masih terbuka jadi tidak perlu diajukan ke tingkat internasional. Karena di tingkat nasional masih ada proses kasasi yang akan
dilakukan," kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dalam jumpa pers di kantornya, Jl Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/1/2009).

Menurut Ifdhal, vonis bebas Muchdi Pr tersebut merupakan preseden buruk bagi penegakan HAM di Indonesia. Vonis tersebut mengakibatkan usaha penyidikan dari Kejaksaan dan kepolisian menjadi sia-sia.

"Putusan ini berimplikasi pada para pembela HAM yang tidak bisa bekerja dengan baik dan rasa keadilan bagi korban tidak terpenuhi ," ujarnya.

Komnas HAM pun mendesak agar Kejagung segera mengajukan kasasi pada
kasus pembunuhan aktivis Munir ini. "Dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penuntasan kasus Munir, Komnas HAM mendesak Kejagung untuk mengajukan kasasi," pintanya.

Ada permainan putusan?

"Sulit mendapatkan gambaran yang pasti tentang hal itu. Misalnya apakah penarikan keterangan dari para saksi didasarkan pada tekanan kepada saksi-saksi. Saya merasa sulit untuk membuktikannya," jawabnya.

Komnas HAM, lanjut Ifdhal, baru akan mempertimbangkan melakukan proses eksaminasi terhadap vonis bebas Muchdi Pr secara prosedural akan dibahas di dalam rapat paripurna Komnas HAM.

"Belum tahu pasti (rapat paripurna tersebut)," imbuhnya.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(gus/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%
MustRead close