Jumat, 02/01/2009 13:03 WIB

Kasus Muchdi Belum Perlu Dibawa ke Tingkat Internasional video foto

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Putusan bebas terhadap Muchdi Pr dalam kasus pembunuhan Munir menyulut reaksi pejuang HAM. Namun, menurut Komnas HAM, masalah tersebut belum perlu dibawa ke tingkat internasional.

"Karena proses hukum masih terbuka jadi tidak perlu diajukan ke tingkat internasional. Karena di tingkat nasional masih ada proses kasasi yang akan
dilakukan," kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dalam jumpa pers di kantornya, Jl Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/1/2009).

Menurut Ifdhal, vonis bebas Muchdi Pr tersebut merupakan preseden buruk bagi penegakan HAM di Indonesia. Vonis tersebut mengakibatkan usaha penyidikan dari Kejaksaan dan kepolisian menjadi sia-sia.

"Putusan ini berimplikasi pada para pembela HAM yang tidak bisa bekerja dengan baik dan rasa keadilan bagi korban tidak terpenuhi ," ujarnya.

Komnas HAM pun mendesak agar Kejagung segera mengajukan kasasi pada
kasus pembunuhan aktivis Munir ini. "Dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penuntasan kasus Munir, Komnas HAM mendesak Kejagung untuk mengajukan kasasi," pintanya.

Ada permainan putusan?

"Sulit mendapatkan gambaran yang pasti tentang hal itu. Misalnya apakah penarikan keterangan dari para saksi didasarkan pada tekanan kepada saksi-saksi. Saya merasa sulit untuk membuktikannya," jawabnya.

Komnas HAM, lanjut Ifdhal, baru akan mempertimbangkan melakukan proses eksaminasi terhadap vonis bebas Muchdi Pr secara prosedural akan dibahas di dalam rapat paripurna Komnas HAM.

"Belum tahu pasti (rapat paripurna tersebut)," imbuhnya.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(gus/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%