Anggaran Pendidikan Dijadikan Alat Politik Pemerintah

Jakarta ICW menuding pemerintah telah menjadikan anggaran pendidikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan, apalagi saat ini Pemilu 2009 semakin dekat.

"Politik penganggaran pendidikan tidak ditujukan untuk kesejahteraan warga, tapi dijadikan alat politik untuk meningkatkan citra dan melanggengkan kekuasaan," kata Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik Ade Irawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2008).

Hal ini diungkapkan Ade dalam acara diskusi bertema 'Refleksi Situasi Pendidikan dan Tantangannya di Tahun Mendatang'.

Ade menyatakan, meski anggaran pendidikan naik, tapi porsi untuk program yang secara langsung membuka akses pendidikan tidak berubah. Misalnya saja anggaran operasional sekolah (BOS), tambahan dana yang disediakan pemerintah jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan untuk membuka akses dan menyediakan pendidikan berkualitas bagi warga.

"Alokasi minimal 20 persen dari total APBN tidak dipandang sebagai usaha mengembangkan SDM, tapi sebaliknya hanya sekadar gugur kewajiban. Sehingga untuk mencapainya pemerintah perlu melakukan manipulasi," katanya. (nal/iy)