Bisa Ciptakan Kampung Koboi

Jakarta Setiap Ketua Rukun Warga (RW) akan dipermudah untuk memiliki senjata api (senpi) oleh Polda Metro Jaya. Alasannya, dengan berbekal senjata api, Ketua RW bisa mengurangi aksi kejahatan. Itu sebabnya, setiap Ketua RW yang tinggal di kawasan rawan, akan dimudahkan syarat kepemilikan pistol dengan biaya murah.

"Wah bisa barabe kalau Ketua RW pegang pistol. Sebab mayoritas Ketua RW punya latarbelakang tidak baik. Jadi saya khawatir senpi itu disalahgunakan," kata Yayan, Ketua RW 06 Kelurahan Matraman, Jakarta Timur saat berbincang-bincang dengan detikcom.

Yayan, yang sempat mendekam di LP Nusakambangan karena kasus penculikan dan pembunuhan tahun 1970-an, juga mengaku, kebanyakan Ketua RW di Jakarta bukan terpilih karena ketokohannya, melainkan karena uang. Apalagi di wilayah yang terkenal 'basah'.

Jika Ketua RW memegang senjata, justru bisa menimbulkan kerawanan
baru. Sebab Ketua RW bisa bertindak arogan dan seenaknya. Sehingga masyarakat yang akan dirugikan. "Nanti Ketua RW sok jagoan dan pamer pistol ke warganya. Ini tidak baik," tegasnya.

Kalau memang polisi bertujuan menciptakan rasa aman di tengah warga,
terutama di daerah rawan, hendaknya Polda Metro Jaya mengoptimalkan Badan Pembina Desa (Babinsa). Misalnya dengan menambah jumlah personel Babinsa serta melengkapi persenjataannya.

Lagi pula, lanjut Yayan, tugas Babinsa masih sangat ringan. Sebab selama ini tugas Babinsa hanya mengutip iuran, minta jatah ke tempat-tempat usaha di wilayah mereka, serta nongkrong-nongkrong saja. Sementara bila ada tindak kriminal, mereka jarang terlihat batang hidungnya.

Zul, Ketua RW 04, Kampung Muka, Ancol Jakarta Utara, justru mengaku was-was dan takut jika memegang pistol. Alasannya, selain bakal menambah urusan baru, para ketua RW sudah menyerahkan keamanan kepada polisi. Sebab seorang ketua RW hanya kepanjangan tangan dari Lurah menyangkut administrasi. Bukan mengurusi keamanan.

"Ke Pak Polisi saja lah. Kan dekat ke pospol. Kalau ada apa-apa tinggal kontak," kata Zul, Ketua RW 4 Kampung Muka, Ancol, Jakarta Utara.

Selain Yayan maupun Zul, Suwarno, Ketua RW 13 Kalibaru, Cilincing Jakarta Utara juga emoh jika memegang pistol. Sekalipun ia mengepalai warga yang berada di wilayah tempat berkumpulnya para penjahat.

Sama seperti Yayan dan Zul, Suwarno juga menyerahkan urusan keamanan kepada polisi atau petugas keamanan setempat. Suwarno juga takut bila memegang senpi akan dimusuhi warga.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Sanusi Pane berpendapat, kepemilikin senpi oleh Ketua RW bisa menimbulkan kerawanan baru. Ia juga meminta Ketua RW dan tingkatan di bawahnya, seperti Ketua RT, jangan dijadikan angkatan kelima yang dipersenjatai. Sebab jika Ketua RW mempersenjatai diri bisa menimbulkan gesekan-gesekan dan kerawanan.

Lagi pula akan repot mengontrolnya. "Mereka itu bukan aparat negara,
melainkan hanya partisipasi masyarakat. Kalau mereka (para Ketua RW) bersenjata, sama saja pemerintah telah membentuk angkatan kelima, yakni sipil yang dipersenjatai," tegasnya.

Neta kemudian menyarankan, kalau alasan polisi untuk memudahkan pengamanan wilayah, sebaiknya polisi lebih meningkatkan kewaspadaan dengan rajin-rajin melakukan patroli serta pro aktif melibatkan masyarakat dalam mengamankan wilayah masing-masing dari kejahatan.

Sedangkan pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar mengatakan, kemudahan izin kepemilikan pistol bagi Ketua RW sama saja dengan menciptakan kampung koboi di masyarakat. "Saya kira tidak perlulah Ketua RW pegang pistol. Nanti bisa menciptakan kampung koboi," begitu kata Widodo.

(ddg/iy)

Dapatkan ulasan lengkap mengenai laporan & investigasi Majalah Detik melalui iPad dan Android tablet Anda