detikcom

Jumat, 19/12/2008 17:15 WIB

Judi Hotel Sultan

Kejagung: Pasal 303 dan Pasal 303 BIS Sama-sama Perjudian

Novia Chandra Dewi - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ilustrasi
Jakarta - Kepolisian RI (Polri) keberatan jika Kejaksaan mengubah pasal yang menjerat kasus judi Hotel Sultan menjadi ringan, dengan mengganti pasal 303 KUHP menjadi pasal 303 BIS. Namun, Kejaksaan Agung (Kejagung) berpendapat pasal itu sama saja.

"Nggak. Sama-sama perjudian," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Abdul Hakim Ritonga ketika ditanya apa beda kedua pasal itu.

Abdul Hakim Ritonga di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2008).

Pasal 303 BIS KUHP mengancam tersangka dengan 4 tahun penjara, sedangkan pasal 303 KUHP mengancam tersangka 10 tahun penjara.

Menurut Ritonga, jaksa bisa mengubah pasal yang diajukan penyidik. "Bisa kalau kita merasa tidak tepat," imbuh dia.

Apa mungkin pasalnya diganti dengan yang ancaman hukumannya lebih ringan?

"Pasal itu kan tergantung unsurnya. Kalau mereka tidak terdapat unsurnya, bisa diganti dengan berita acara. Nggak ada persoalan itu. Pokoknya perjudian itu kan dilarang dalam undang-undang pidana dan agama. Nah, makanya itu kan dibaca berkasnya, gunanya meneliti itu itu?," jawab dia.Next

Halaman 1 2

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%