Detik.com News
Detik.com
Jumat, 19/12/2008 17:15 WIB

Judi Hotel Sultan

Kejagung: Pasal 303 dan Pasal 303 BIS Sama-sama Perjudian

Novia Chandra Dewi - detikNews
Halaman 1 dari 2
Kejagung: Pasal 303 dan Pasal 303 BIS Sama-sama Perjudian Ilustrasi
Jakarta - Kepolisian RI (Polri) keberatan jika Kejaksaan mengubah pasal yang menjerat kasus judi Hotel Sultan menjadi ringan, dengan mengganti pasal 303 KUHP menjadi pasal 303 BIS. Namun, Kejaksaan Agung (Kejagung) berpendapat pasal itu sama saja.

"Nggak. Sama-sama perjudian," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Abdul Hakim Ritonga ketika ditanya apa beda kedua pasal itu.

Abdul Hakim Ritonga di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2008).

Pasal 303 BIS KUHP mengancam tersangka dengan 4 tahun penjara, sedangkan pasal 303 KUHP mengancam tersangka 10 tahun penjara.

Menurut Ritonga, jaksa bisa mengubah pasal yang diajukan penyidik. "Bisa kalau kita merasa tidak tepat," imbuh dia.

Apa mungkin pasalnya diganti dengan yang ancaman hukumannya lebih ringan?

"Pasal itu kan tergantung unsurnya. Kalau mereka tidak terdapat unsurnya, bisa diganti dengan berita acara. Nggak ada persoalan itu. Pokoknya perjudian itu kan dilarang dalam undang-undang pidana dan agama. Nah, makanya itu kan dibaca berkasnya, gunanya meneliti itu itu?," jawab dia.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%