Jumat, 19/12/2008 17:15 WIB

Judi Hotel Sultan

Kejagung: Pasal 303 dan Pasal 303 BIS Sama-sama Perjudian

Novia Chandra Dewi - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ilustrasi
Jakarta - Kepolisian RI (Polri) keberatan jika Kejaksaan mengubah pasal yang menjerat kasus judi Hotel Sultan menjadi ringan, dengan mengganti pasal 303 KUHP menjadi pasal 303 BIS. Namun, Kejaksaan Agung (Kejagung) berpendapat pasal itu sama saja.

"Nggak. Sama-sama perjudian," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Abdul Hakim Ritonga ketika ditanya apa beda kedua pasal itu.

Abdul Hakim Ritonga di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2008).

Pasal 303 BIS KUHP mengancam tersangka dengan 4 tahun penjara, sedangkan pasal 303 KUHP mengancam tersangka 10 tahun penjara.

Menurut Ritonga, jaksa bisa mengubah pasal yang diajukan penyidik. "Bisa kalau kita merasa tidak tepat," imbuh dia.

Apa mungkin pasalnya diganti dengan yang ancaman hukumannya lebih ringan?

"Pasal itu kan tergantung unsurnya. Kalau mereka tidak terdapat unsurnya, bisa diganti dengan berita acara. Nggak ada persoalan itu. Pokoknya perjudian itu kan dilarang dalam undang-undang pidana dan agama. Nah, makanya itu kan dibaca berkasnya, gunanya meneliti itu itu?," jawab dia.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(nwk/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%