detikcom
Jumat, 19/12/2008 17:15 WIB

Judi Hotel Sultan

Kejagung: Pasal 303 dan Pasal 303 BIS Sama-sama Perjudian

Novia Chandra Dewi - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ilustrasi
Jakarta - Kepolisian RI (Polri) keberatan jika Kejaksaan mengubah pasal yang menjerat kasus judi Hotel Sultan menjadi ringan, dengan mengganti pasal 303 KUHP menjadi pasal 303 BIS. Namun, Kejaksaan Agung (Kejagung) berpendapat pasal itu sama saja.

"Nggak. Sama-sama perjudian," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Abdul Hakim Ritonga ketika ditanya apa beda kedua pasal itu.

Abdul Hakim Ritonga di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2008).

Pasal 303 BIS KUHP mengancam tersangka dengan 4 tahun penjara, sedangkan pasal 303 KUHP mengancam tersangka 10 tahun penjara.

Menurut Ritonga, jaksa bisa mengubah pasal yang diajukan penyidik. "Bisa kalau kita merasa tidak tepat," imbuh dia.

Apa mungkin pasalnya diganti dengan yang ancaman hukumannya lebih ringan?

"Pasal itu kan tergantung unsurnya. Kalau mereka tidak terdapat unsurnya, bisa diganti dengan berita acara. Nggak ada persoalan itu. Pokoknya perjudian itu kan dilarang dalam undang-undang pidana dan agama. Nah, makanya itu kan dibaca berkasnya, gunanya meneliti itu itu?," jawab dia.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%