detikcom
Kamis, 11/12/2008 13:26 WIB

Jual Ginjal Rp 70 Juta

Mantan Pengusaha Kaya Bangkrut Karena Ditipu Anggota DPR

Ken Yunita - detikNews
Jakarta - Mantan pengusaha kaya, DI, yang akan menjual ginjalnya Rp 70 juta melarat gara-gara anggota DPR. Sebelum bangkrut, aset perusahaan DI mencapai Rp 5 miliar lebih. Tapi semua ludes akibat ulah nakal anggota dewan.

Arsitek berusia 30 tahun itu mengaku kena tipu seorang anggota DPR. Wakil rakyat dari Senayan itu, kata DI, memiliki utang kepadanya hingga Rp 2 miliar lebih.

"Kebangkrutan saya mulai dari situ. Saya mengerjakan proyek pejabat (anggota DPR) mulai dari beberapa rumahnya, kantor dan apartemennya. Tapi dia nggak mau bayar," kata DI saat berbincang dengan detikcom, Kamis (11/12/2008).

DI sudah berusaha menagih piutang dari anggota DPR tersebut. Namun selalu gagal. "Saya sudah pakai debt collector segala, tapi gagal terus," lanjutnya.

Namun DI enggan menyebutkan siapa anggota dewan yang telah menipunya itu. Dia beralasan, kini fokusnya hanya ingin menyelamatkan keluarganya.

"Jangan disebut dululah (nama anggota DPR itu). Saya hanya ingin menyelamatkan keluarga saya dulu dan orang-orang yang dulu kerja sama saya. Saya akan jual ginjal dulu," kata DI.

DI menawarkan ginjalnya seharga Rp 70 juta. Pria yang sudah berkeluarga namun belum dikaruniai anak itu berharap, uang hasil menjual ginjal dapat digunakan untuk memperbaiki hidupnya yang amburadul.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ken/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%