Rakyat Kecewa Penanganan Krisis SBY-JK

Jakarta Survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menunjukkan 31,49 persen rakyat kecewa terhadap penanganan krisis ekonomi oleh pemerintah SBY-JK. Sedangkan jumlah yang menginginkan perubahan kebijakan jauh lebih tinggi, yakni sebesar 84,56 persen.

"31,49 Persen responden kecewa terhadap penanganan pemerintah atas krisis ekonomi, 30,75 persen menyatakan puas, dan 37,76 persen menyatakan biasa saja," ujar Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid dalam konferensi pers di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2008).

Survei tersebut dilakukan dengan menyebar kuosioner kepada responden pada tanggal 24 November hingga 4 Desember 2008. Jumlah responden sebanyak 1.355 orang yang tersebar di 33 provinsi, 139 kabupaten/kota, 278 kecamatan, dan 556 kelurahan/desa. Dengan margin of error 3-5 persen, survei ini memiliki tingkat keyakinan 95 persen.

Menurut Husin, kekecewaan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani krisis tersebut berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan SBY-JK di sisa masa kekuasaannya. Sebesar 38,43 persen responden menyatakan tidak yakin pemerintah akan dapat membuat keadaan lebih baik, sedangkan 35,46 persen mengatakan yakin. Sisanya sebesar 26,11 tidak berkomentar.

Karena kekecewaan tersebut, terang Husin, masyarakat memerlukan perubahan.
"Mayoritas responden membutuhkan perubahan dan pembaharuan," ucapnya.

84,56 Persen reponden, lanjut Husin, mengaku ingin adanya perubahan dan pembaharuan dalam kebijakan pemerintah. Hanya 4,90 responden yang menyatakan tidak perlu. Sedangkan sisanya, 10,54 persen, tidak menjawab.

"Ini membuktikan responden butuh adanya penyegaran dalam pemerintahan periode 2009-2014," tandasnya.

Perubahan-perubahan itu, jelas Husin, mencakup bidang ekonomi (kebutuhan pokok yang murah dan mudah didapat), lapangan kerja, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial, dan hukum. (asy/asy)