Bea Cukai Surakarta Gagalkan Penyelundupan Kain 10 Kontainer

Solo Petugas Bea Cukai Surakarta berhasil menggagalkan penyelundupan kain dari Singapura. Pengimpor mengirim barang selundupan itu dengan memalsukan dokumen yang dilaporkan ke pihak Bea Cukai. Potensi kerugian negara atas dari pelanggaran kepabeanan tersebut mencapai Rp 9,3 miliar.

Menurut Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng, Ismartono, kecurigaan petugas justru berawal dari dokumen BC 23 yang dilaporkan oleh PT LGM Karanganyar. Dalam dokumen tersebut dilaporkan PT LGM akan mendatangkan kain jenis cotton Y/D poplin woven fabrik sebanyak 1.254 pkgs dalam 10 kontainer ukuran 40 kaki.

"Dilaporkan bahwa masing-masing kontainer seberat 6 ton. Padahal berat kosongnya saja sekitar 4 ton, sedangkan berat kontainer bermuatan bisa mencapai 18 ton. Kami lalu memutuskan memantau dari Pelabuhan Semarang hingga seluruh barang tiba di alamat tujuan di Karanganyar," ujar Ismartono di Kantor Bea Cukai Surakarta, Selasa (2/12/2008).

Setelah diperiksa seksama ternyata kiriman tersebut berupa barang jadi gorden serta aksesoris gorden, kain broklat, kain denim dan PVC sheet bahan tas, pakaian jadi, serta produk-produk TPT (tekstil dan produk tekstil). Semua barang tersebut berjumlah 7.171 pkgs.

Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke Kantor Bea Cukai Surakarta di Jalan Adi Sucipto, Karanganyar untuk disita oleh petugas. Pihak pengimpor dinyatakan melanggar Pasal 102 (h) UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pemilik perusahaan, berinisial RCD, masih diperiksa intensif atas pelanggaran itu.

Pengimpor bersalah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan kepabeanan secara salah. Pelanggaran terhadap pasal tersebut diancam penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu juga diancam denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.

"Perkiraan kerugian negara yang timbul dari dugaan penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat PT LGM sebesar Rp 9.371.584.019. Dengan perincian bea masuk sebesar Rp 4.701.466.047,08, PPN sebesar 3.736.094.377,43 dan PPh sebesar Rp 934.023.594,36," papar Ismartono. (mbr/djo)