Senin, 01/12/2008 14:25 WIB

Supersemar Versi Online Mirip dengan Naskah yang Disimpan ANRI

Heri Winarno - detikNews
Foto: Dikhy S/detikcom
Jakarta - Ada 2 versi Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang disimpan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Isi surat Supersemar itu sama dengan versi online yang kini beredar. Yang beda hanya kop suratnya.

Data yang diperoleh detikcom dari ANRI, Senin (1/12/2008), versi pertama Supersemar, naskah terdiri dari satu lembar dengan logo burung Garuda di sisi kiri. Naskah ini berkop Presiden Republik Indonesia. Lalu di bawah kop ada tulisan SURAT-PERINTAH. Ada tanda tangan Soekarno di akhir naskah.

Sementara versi kedua, naskah terdiri dari 2 lembar dan tidak ada kopnya. Naskah langsung dimulai dengan tulisan SURAT PERINTAH. Tidak ada kop Presiden Republik Indonesia. Naskah juga tidak ada tanda tangan Soekarno.

Kedua versi itu terdiri dari 4 diktum yang isinya sama persis dengan versi online yang kini beredar. Dua versi Supersemar yang disimpan ANRI ini juga ditulis dengan ejaan lama. Kejanggalan dalam versi online juga ada dalam naskah milik ANRI tersebut. Dalam naskah yang ditulis dengan ejaan lama tersebut, nama Soeharto dan Soekarno ditulis dengan ejaan baru yaitu Suharto dan Sukarno.

Supersemar versi online sangat mirip dengan versi pertama yang disimpan Anri. Naskah sama-sama terdiri dari satu lembar, berkop Presiden Republik Indonesia, dan ada tanda tangan Soekarno. Bedanya, pada versi online, selain logo burung Garuda, naskah juga disertai logo padi dan kapas. Sementara milik ANRIi, logonya hanya burung Garuda.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(iy/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%