detikcom
Rabu, 26/11/2008 17:18 WIB

Sketsa Pemilu 2009

Penyelenggara Pemilu Profesional

Didik Supriyanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Konstitusi bilang, badan penyelenggara pemilu bersifat independen. Tapi proses seleksi anggota menggelincirkan menjadi badan yang tidak independen, juga tidak profesional.

Selasa (25/11) kemarin, saya mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI bersama International Foundation for Election System (IFES). Diskusi yang dihadiri anggota KPU, beberapa pengamat dan pemantau pemilu ini membahas topik "Mencari Model Penyelenggara Pemilu yang Profesional".

Dengan topik itu, seorang peserta berseloroh, "Apa yang sesungguhnya hendak kita cari dari diskusi ini: mencari model penyelenggara pemilu baru karena format KPU sekarang ini tidak tepat; atau kita hendak menandaskan bahwa KPU sekarang ini tidak profesional sehingga perlu mengambil langkah khusus?"

Beberapa peserta terhenyak dengan seloroh tersebut. Maklum, di forum itu ada Syamsul Bahri yang telah panjang lebar menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh KPU.

Fasilitator kemudian mengarahkan, bahwa model kelembagaan penyelenggaraan pemilu sekarang ini tidak mungkin diganti pada saat proses pemilu berlangsung. Demikian juga dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Namun, apa yang terjadi saat ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. Jadi, topik ini mengambil perspektif ke depan.

Adam Schmids dari IFES mengingatkan, di dunia ini sebetulnya ada tiga model badan penyelenggara pemilu: independen, di bawah kontrol pemerintah, dan campuran. Afrika Selatan, Kanada, Afghanistan, Iran dan Australian memakai model pertama; Denmark, Amerika Serikat dan Inggris memakai model kedua; lalu Perancis, Spanyol dan Jepang memakai model ketiga.

Ciri model badan penyelenggara pemilu independen adalah: pertama, penyelenggara pemilu berdiri sendiri, terpisah dari badan eksekutif; kedua, penunjukkan anggota bersifat imparsial; ketiga, badan ini independen dalam hal anggaran dan kepegawaian; keempat, punya otoritas besar dalam pembuatan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan proses/adminstrasi pemilu.Next

Halaman 1 2

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(diks/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%