detikcom
Rabu, 26/11/2008 17:18 WIB

Sketsa Pemilu 2009

Penyelenggara Pemilu Profesional

Didik Supriyanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Konstitusi bilang, badan penyelenggara pemilu bersifat independen. Tapi proses seleksi anggota menggelincirkan menjadi badan yang tidak independen, juga tidak profesional.

Selasa (25/11) kemarin, saya mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI bersama International Foundation for Election System (IFES). Diskusi yang dihadiri anggota KPU, beberapa pengamat dan pemantau pemilu ini membahas topik "Mencari Model Penyelenggara Pemilu yang Profesional".

Dengan topik itu, seorang peserta berseloroh, "Apa yang sesungguhnya hendak kita cari dari diskusi ini: mencari model penyelenggara pemilu baru karena format KPU sekarang ini tidak tepat; atau kita hendak menandaskan bahwa KPU sekarang ini tidak profesional sehingga perlu mengambil langkah khusus?"

Beberapa peserta terhenyak dengan seloroh tersebut. Maklum, di forum itu ada Syamsul Bahri yang telah panjang lebar menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh KPU.

Fasilitator kemudian mengarahkan, bahwa model kelembagaan penyelenggaraan pemilu sekarang ini tidak mungkin diganti pada saat proses pemilu berlangsung. Demikian juga dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Namun, apa yang terjadi saat ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. Jadi, topik ini mengambil perspektif ke depan.

Adam Schmids dari IFES mengingatkan, di dunia ini sebetulnya ada tiga model badan penyelenggara pemilu: independen, di bawah kontrol pemerintah, dan campuran. Afrika Selatan, Kanada, Afghanistan, Iran dan Australian memakai model pertama; Denmark, Amerika Serikat dan Inggris memakai model kedua; lalu Perancis, Spanyol dan Jepang memakai model ketiga.

Ciri model badan penyelenggara pemilu independen adalah: pertama, penyelenggara pemilu berdiri sendiri, terpisah dari badan eksekutif; kedua, penunjukkan anggota bersifat imparsial; ketiga, badan ini independen dalam hal anggaran dan kepegawaian; keempat, punya otoritas besar dalam pembuatan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan proses/adminstrasi pemilu.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(diks/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
64%
Kontra
36%