detikcom
Rabu, 26/11/2008 17:18 WIB

Sketsa Pemilu 2009

Penyelenggara Pemilu Profesional

Didik Supriyanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Konstitusi bilang, badan penyelenggara pemilu bersifat independen. Tapi proses seleksi anggota menggelincirkan menjadi badan yang tidak independen, juga tidak profesional.

Selasa (25/11) kemarin, saya mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI bersama International Foundation for Election System (IFES). Diskusi yang dihadiri anggota KPU, beberapa pengamat dan pemantau pemilu ini membahas topik "Mencari Model Penyelenggara Pemilu yang Profesional".

Dengan topik itu, seorang peserta berseloroh, "Apa yang sesungguhnya hendak kita cari dari diskusi ini: mencari model penyelenggara pemilu baru karena format KPU sekarang ini tidak tepat; atau kita hendak menandaskan bahwa KPU sekarang ini tidak profesional sehingga perlu mengambil langkah khusus?"

Beberapa peserta terhenyak dengan seloroh tersebut. Maklum, di forum itu ada Syamsul Bahri yang telah panjang lebar menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh KPU.

Fasilitator kemudian mengarahkan, bahwa model kelembagaan penyelenggaraan pemilu sekarang ini tidak mungkin diganti pada saat proses pemilu berlangsung. Demikian juga dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Namun, apa yang terjadi saat ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. Jadi, topik ini mengambil perspektif ke depan.

Adam Schmids dari IFES mengingatkan, di dunia ini sebetulnya ada tiga model badan penyelenggara pemilu: independen, di bawah kontrol pemerintah, dan campuran. Afrika Selatan, Kanada, Afghanistan, Iran dan Australian memakai model pertama; Denmark, Amerika Serikat dan Inggris memakai model kedua; lalu Perancis, Spanyol dan Jepang memakai model ketiga.

Ciri model badan penyelenggara pemilu independen adalah: pertama, penyelenggara pemilu berdiri sendiri, terpisah dari badan eksekutif; kedua, penunjukkan anggota bersifat imparsial; ketiga, badan ini independen dalam hal anggaran dan kepegawaian; keempat, punya otoritas besar dalam pembuatan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan proses/adminstrasi pemilu.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(diks/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%