Detik.com News
Detik.com
Rabu, 26/11/2008 17:18 WIB

Sketsa Pemilu 2009

Penyelenggara Pemilu Profesional

Didik Supriyanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Penyelenggara Pemilu Profesional
Jakarta - Konstitusi bilang, badan penyelenggara pemilu bersifat independen. Tapi proses seleksi anggota menggelincirkan menjadi badan yang tidak independen, juga tidak profesional.

Selasa (25/11) kemarin, saya mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI bersama International Foundation for Election System (IFES). Diskusi yang dihadiri anggota KPU, beberapa pengamat dan pemantau pemilu ini membahas topik "Mencari Model Penyelenggara Pemilu yang Profesional".

Dengan topik itu, seorang peserta berseloroh, "Apa yang sesungguhnya hendak kita cari dari diskusi ini: mencari model penyelenggara pemilu baru karena format KPU sekarang ini tidak tepat; atau kita hendak menandaskan bahwa KPU sekarang ini tidak profesional sehingga perlu mengambil langkah khusus?"

Beberapa peserta terhenyak dengan seloroh tersebut. Maklum, di forum itu ada Syamsul Bahri yang telah panjang lebar menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh KPU.

Fasilitator kemudian mengarahkan, bahwa model kelembagaan penyelenggaraan pemilu sekarang ini tidak mungkin diganti pada saat proses pemilu berlangsung. Demikian juga dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Namun, apa yang terjadi saat ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. Jadi, topik ini mengambil perspektif ke depan.

Adam Schmids dari IFES mengingatkan, di dunia ini sebetulnya ada tiga model badan penyelenggara pemilu: independen, di bawah kontrol pemerintah, dan campuran. Afrika Selatan, Kanada, Afghanistan, Iran dan Australian memakai model pertama; Denmark, Amerika Serikat dan Inggris memakai model kedua; lalu Perancis, Spanyol dan Jepang memakai model ketiga.

Ciri model badan penyelenggara pemilu independen adalah: pertama, penyelenggara pemilu berdiri sendiri, terpisah dari badan eksekutif; kedua, penunjukkan anggota bersifat imparsial; ketiga, badan ini independen dalam hal anggaran dan kepegawaian; keempat, punya otoritas besar dalam pembuatan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan proses/adminstrasi pemilu.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(diks/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom »
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Cegah Prostitusi, Pengelola Apartemen di Jakarta Harus Laporkan Penghuninya

Polisi membongkar praktik prostitusi di apartemen yang berawal dari pemesanan melalui forum di internet. Untuk mengantisipasi hal itu, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat meminta para pengelola apartemen harus memberikan data-data penghuninya. Bila Anda setuju dengan Wagub Djarot, pilih Pro!
Pro
89%
Kontra
11%