RAPBD DKI Jakarta 2009 Tidak Pro Rakyat Miskin

Jakarta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta untuk 2009 dinilai tidak pro rakyat miskin. Dana yang dihimpun dari masyarakat
ibu kota tersebut cenderung mengalami pemborosan.

"Alokasi anggaran 2009 DKI Jakarta bukan untuk rakyat miskin, malah cenderung boros dan mengada-ada," kata Ketua Divisi Advokasi Anggaran Daerah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Arif Rachman
dalam diskusi publik bertema 'Sudah Pro Kaum Miskinkah RAPBD DKI Jakarta 2009?" di Hotel Grand Menteng, Jl Matraman Raya, Jakarta, Jumat (21/11/2008).

Pandangan ini langsung dibenarkan pihak legislatif yang juga hadir dalam kesempatan yang sama, Tatang Rusfandi. Anggota DPRD DKI Jakarta dari
fraksi FPDIP ini tidak membantah jika alokasi anggaran RAPBD DKI Jakarta
belum pro rakyat miskin. Tatang melihat alokasi pro rakyat harus dilakukan
secara bertahap.

"Itu (anggaran) perlu ditingkatkan saya sepakat, namun secara bertahap,"
ujar Tatang.

Dalam draf APBD DKI Jakarta 2009 disebutkan, alokasi anggaran untuk kepentingan orang miskin hanya berkisar Rp 387 miliar atau sekitar Rp 1,7 persen. Anggaran ini terkonsentrasi melalui Jaminan Pelayanan Kesehatan untuk Keluarga Miskin (JPK Gakin).

Persentase ini masih dinilai belum adil jika melihat penerimaan asli daerah yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berjumlah lebih dari Rp 400 miliar. Yakni, BLUD RSD Rp 334 miliar, BLUD
ambulans Rp 4 miliar, dan BLUD Puskesmas Rp 77,460 mliar. "Ini dirasa tidak sebanding," tandas Arif.

Sementara, dalam mata anggaran lain, FITRA memberikan catatan kritis pada
RAPBD DKI Jakarta 2009 karena hanya bersifat boros. Sebagai contoh, biaya
laptop Rp 35 juta/unit, laundry gubernur/wagub Rp 70 juta, pengiriman guru
SMU/SMK untuk training di Selandia Baru Rp 4,5 milyar. Ada pula yang tidak
relevan seperti outbond pegawai Rp 475 juta, pengadaan pakaian korps musik Rp 76 juta. (ape/anw)