Samakan Soeharto dengan Pendiri Bangsa Tabrak Fatsoen Politik

Jakarta Soeharto, dalam iklan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disamakan dengan para pendiri bangsa. Sikap ini dinilai menabrak fatsoen politik reformasi dan sendi kehidupan berbangsa.

"Semangat menyamakan Soeharto dengan pendiri bangsa telah menabrak fatsoen politik reformasi dan sendi kehidupan berbangsa," kritik Koordinator Kontras Usman Hamid, Jumat (21/11/2008).

Usman menolak dimasukkan dalam 104 pemimpin muda versi PKS. Aktivis HAM ini memprotes sikap PKS yang tidak merevisi iklannya yang menjadikan mantan penguasa Orde Baru itu sebagai guru bangsa dan pahlawan.

Diingatkan Usman, status hukum Soeharto masih tersangka korupsi. Tidak ada deponir jaksa agung. Tidak ada abolisi presiden. Tidak ada pencabutan Tap MPR tentang pemberantasan KKN, pengadilan Soeharto dan kroninya. "Hal-hal semacam ini harus dilihat jujur, bukan malah mempahlawankan Soeharto," terang Usman.

Bagi Usman, masalah merevisi iklan PKS bukan apakah langkah itu akan mengurangi suara partai, tapi kejujuran pada masalah dan realitas ketidakadilan masa lalu dan kesadaran untuk hidup bersama dalam nilai moral reformasi.

Penggiat HAM ini mengkritik PKS sebagai bentuk kehendak menghapus upaya terselubung untuk melupakan kejahatan masa lalu. "Soeharto bukan personifikasi kebebasan, kesederajatan, dan penghormatan martabat manusia. Itulah ide yang patut kita perjuangkan bersama sebagai sebuah jiwa dan prinsip spiritual berbangsa," kata Usman.

(iy/gus)