Saham Meneg BUMN di Bumi Resources Penuh Konflik Kepentingan

Jakarta Kepemilikan saham Meneg BUMN Sofyan DJalil di Bumi Resources senilai Rp 2 miliar menuai reaksi. Kepemilikan saham tersebut dinilai rentan potensi konflik kepentingan. Beberapa LSM dan organisasi masyarakat meminta penjelasan terkait hal ini kepada KPK.

"Kami ingin mengklarifikasi kepada KPK apakah hal ini tidak akan menjadi konflik kepentingan," ujar Wakil koordinator badan pekerja ICW Danang kepada wartawan di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (17/11/2008).

Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Yanuar Rizky menambahkan, analogi posisi Meneg BUMN adalah manajer investasi dari saham rakyat. Menurut UU Pasar modal pasal 35 huruf a, perusahaan efek atau penasihat investasi dilarang menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan nasabah, sehingga posisi Meneg BUMN Sofyan DJalil sangat rentan.

Apalagi selain hal tersebut, Menteri BUMN sendiri berencana untuk meminta sejumlah BUMN sektor energi yang kelebihan likuiditas untuk melakukan buy back saham Bumi Resources.

"Hal ini jangan sampai utang swasta menjadi tanggungan negara," tandas Yanuar.

Hal ini dapat dimaknai negara akan melindungi Grup Bakrie yang memiliki mayoritas saham Bumi Resources tersebut. Padahal saat ini transparansi Bumi Resources diragukan karena Grup Bakrie telah melakukan repurchase agreement (repo) kepada investor lain, baik dalam maupun luar negeri.

"Hal ini harus dicermati agar mencegah potensi kerugian negara," pungkas Yanuar. (ape/mad)