detikcom
Sabtu, 08/11/2008 06:47 WIB

Misteri Eksekusi Amrozi Cs

Negosiasi Dini Hari dan Pilihan yang Sulit video foto

Arifin Asydhad - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Penundaan eksekusi mati terhadap tiga terpidana mati bom Bali I: Amrozi, Imam Samudra, dan Muklas, melewati proses yang cukup panjang. Ada negosiasi hingga dini hari, mirip dengan negosiasi pengambilan keputusan kasus-kasus politik. Keluarga dan Kejaksaan saling memiliki pilihan-pilihan yang sulit.

Sejak diumumkan Kejaksaan Agung bahwa eksekusi Amrozi cs akan dilakukan dalam waktu yang dekat di awal November, pihak keluarga terpidana bom Bali I langsung memberikan reaksi. Mereka melakukan aksi-aksi dengan tujuan agar eksekusi ditunda.

Sudah banyak yang keluarga lakukan. Misalnya, mengajukan Peninjauan Kembali (PK), menyurati Presiden SBY dan Kejagung, menemui Komnas HAM, menemui Komisi III DPR, dan melakukan aksi-aksi bersama dengan sejumlah organisasi dari elemen Islam. Mereka juga pernah mengajukan uji materiil peraturan hukuman mati kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menolak sistem hukuman mati dijalankan dengan cara ditembak.

Aksi-aksi itu dilakukan dengan harapan bahwa kejaksaan sebagai esekutor mau menunda bahkan membatalkan eksekusi mati. Dalam melakukan langkah-langkah ini, keluarga yang didampingi Tim Pembela Muslim (TPM), memiliki alasan-alasan tertentu, seperti alasan kemanusiaan, alasan hukum, dan alasan agama.

Sementara Kejaksaan juga memiliki alasan-alasan kuat untuk melakukan eksekusi mati segera. Selain didorong oleh publik, hukuman mati terkait kasus terorisme ini harus dilakukan segera sebagai upaya pemberantasan terorisme. Eksekusi mati ini layak segera dilakukan, karena ratusan orang mati gara-gara bom yang mereka tebar.

Negosiasi-negosiasi antara keluarga dan kejaksaan berlangsung sangat panjang dan melelahkan. Sampai akhirnya terhenti pada Sabtu (8/11/2008) dini hari. Dua hari terakhir sebelumnya, negosiasi terus dikebut. Pihak Kejaksaan mendatangi rumah Imam Samudra di Serang pada hari Kamis (6/11/2008) sore.

Kejaksaan juga mendatangi keluarga Amrozi dan Muklas di Lamongan, Jawa Timur pada pagi hari, Jumat (7/11/2008). Kejaksaan mengabarkan eksekusi segera dilakukan, tapi sebelumnya ada perwakilan keluarga yang harus mendampingi. Sementara pihak keluarga menolak eksekusi hukuman mati itu sebelum permintaan-permintaan mereka dipenuhi, termasuk balasan surat dari SBY. Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asy/asy)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%