Selasa, 04/11/2008 13:07 WIB

Sketsa Pemilu 2009

Mengapa Harus Pemilu?

Didik Supriyanto - detikNews
Jakarta - Mengapa dana triliunan rupiah mesti dihabiskan untuk pemilu? Toh para pejabat legislatif dan eksekutif yang dihasilkannya, belum tentu becus memegang pemerintahan.

Ya, mengapa harus menggelar pemilu? Mengapa pemilu mesti kita lakukan setiap lima tahun? Mengapa kini kita tak hanya memilih anggota DPR dan DPRD, tetapi juga presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota?

Jawaban mudah pertanyaan itu adalah, karena konstitusi memerintahkan demikian. Jelasnya, UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali, menegaskan bahwa anggota DPR, DPD, DPRD serta presiden dan wakil presiden harus dipilih lewat pemilu. Periksa kembali Pasal 6A, 18, 19, 22C, 22E.

Sedang untuk jabatan kepala daerah, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebetulnya hanya menyatakan, bahwa gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis. Nah, kata 'demokratis' itulah yang kemudian dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat, alias pemilu kepala daerah, atau pilkada.

Tentu kita tidak puas dengan jawaban yang normatif itu. Toh di balik rumusan konstitusi tersebut terdapat sekian alasan, sekian dasar pemikiran, juga argumen-argumen filosofis. Itulah yang mestinya kita renungkan kembali agar kita tidak kehilangan substansi saat membicarakan pemilu. Ini penting karena pemilu sesungguhnya hanyalah instrumen. Dia adalah alat untuk mewujudkan cita-cita demokrasi.

Apa itu demokrasi? Banyak sekali pengertian yang dilekatkan pada konsep tersebut. Plato dan Aristoteles pada era Sebelum Masehi, Jhon Locke dkk pada Abad 18, hingga Robert Dhal dan Francis Fukuyama (Abad 21), telah menjelaskan konsep demokrasi sesuai dengan zamannya. Jangan lupa menyebut intelektual muslim, seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Rusd dkk, yang pemikirannya banyak mempengaruhi pemikir-pemikir Barat.

Namun cara paling mudah untuk memahami demokrasi adalah mengutip pernyataan Presiden AS Abraham Lincoln, ”Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.” Itu artinya, dalam demokrasi rakyat memerintah dirinya sendiri. Kenapa demikian? Sebab, rakyatlah yang tahu apa yang terbaik buat dirinya, sehingga dialah yang harus memimpin atau memerintah dirinya untuk mengejar kebaikan tersebut.

Ya, itulah obsesi demokrasi. Tak gampang mewujudkannya. Dalam negara kota, yang berpenduduk sekitar 300 ribu orang, seperti pada zaman Yunani, demokrasi langsung pernah terjadi. Namun pada zaman moderen ini, di mana negara punya wilayah luas dan penduduk berjuta-juta, jelas tak mudah untuk mengulanginya. Sebagai gantinya diciptakanlah model demokrasi tak langsung. Di sini pemilu menjadi instrumen utama.


* Penulis adalah wartawan detikcom. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak menggambarkan sikap/pendapat tempat institusi penulis bekerja.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(diks/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%