Detik.com News
Detik.com
Selasa, 28/10/2008 23:15 WIB

RUU Pilpres

Syarat Parpol Pengusung Capres: 20 % Kursi DPR, 25% Suara

Chairina Fatia - detikNews
Jakarta - Lobi pembahasan RUU Pilpres di Hotel Santika membuahkan hasil. 9 Fraksi sepakat syarat parpol untuk mengajukan capres memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara hasil Pemilu. Voting pun sepertinya tidak diperlukan lagi di rapat paripurna.

"9 Fraksi sudah sepakat, yaitu 20% kursi DPR dan 25 persen suara," kata Sekjen PAN Zulkifli Hasan di sela-sela rapat di Hotel Santika di Jl KS Tubun, Jakarta Barat, Selasa (28/10/2008) malam.

Zulkifli melanjutkan, kini kekuatan pendukung dan yang menolak sudah terpampang jelas. "Kalau yang 9 akur, tidak voting. Kalau yang lain setuju, sekarang sudah jelas petanya ke mana," imbuhnya.

Menurut dia, kini tinggal PAN yang masih bertahan di 15 persen kursi DPR dan 20 persen suara. "Sikap PAN tetap di 15 dan 20. Kalah, tapi itulah demokrasi. Sekarang posisinya 9:1, PAN tidak mungkin menolak, masak maju sendiri," urainya,

Dia menegaskan, bila Rabu (29/10/2008) besok, saat rapat paripurna tetap pada angka 20:25, maka sikap PAN pun tetap pada15:20. "Langkah selanjutnya lihat besok, kami sepakat atau tidak sepakat kami rumuskan. Apakah akan ada nota atau sikap fraksi, lihat besok," tandasnya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/asy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%