detikcom

Selasa, 28/10/2008 23:15 WIB

RUU Pilpres

Syarat Parpol Pengusung Capres: 20 % Kursi DPR, 25% Suara

Chairina Fatia - detikNews
Jakarta - Lobi pembahasan RUU Pilpres di Hotel Santika membuahkan hasil. 9 Fraksi sepakat syarat parpol untuk mengajukan capres memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara hasil Pemilu. Voting pun sepertinya tidak diperlukan lagi di rapat paripurna.

"9 Fraksi sudah sepakat, yaitu 20% kursi DPR dan 25 persen suara," kata Sekjen PAN Zulkifli Hasan di sela-sela rapat di Hotel Santika di Jl KS Tubun, Jakarta Barat, Selasa (28/10/2008) malam.

Zulkifli melanjutkan, kini kekuatan pendukung dan yang menolak sudah terpampang jelas. "Kalau yang 9 akur, tidak voting. Kalau yang lain setuju, sekarang sudah jelas petanya ke mana," imbuhnya.

Menurut dia, kini tinggal PAN yang masih bertahan di 15 persen kursi DPR dan 20 persen suara. "Sikap PAN tetap di 15 dan 20. Kalah, tapi itulah demokrasi. Sekarang posisinya 9:1, PAN tidak mungkin menolak, masak maju sendiri," urainya,

Dia menegaskan, bila Rabu (29/10/2008) besok, saat rapat paripurna tetap pada angka 20:25, maka sikap PAN pun tetap pada15:20. "Langkah selanjutnya lihat besok, kami sepakat atau tidak sepakat kami rumuskan. Apakah akan ada nota atau sikap fraksi, lihat besok," tandasnya.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/asy)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%