Detik.com News
Detik.com
Senin, 13/10/2008 15:25 WIB

Obral Kuota Haji Plus, Depag Dinilai Amatiran

Shohib Masykur - detikNews
Jakarta - Departemen Agama (Depag) menunda penutupan pelunasan calon haji plus. Hal ini menunjukkan kinerja Depag tidak profesional dan amatiran. Depag pun diminta untuk segera menutup pelunasan calon haji plus dan fokus pada persiapan pemberangkatan jamaah.

"Adanya penundaan penutupan pelunasan (haji) itu menunjukkan cara kerja Depag yang tidak profesional dan amatiran. Mereka bekerja seperti air mengalir. Bukan dengan manajemen yang terjadwal dengan baik. Saya tidak yakin apakah hari ini merupakan yang terakhir (penutupan)," kata anggota Komisi VIII DPR DH Al Yusni dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (13/10/2008).

Menurut politisi PKS ini, ketimbang mengurusi sisa kuota kursi yang berjumlah 1.130, sebaiknya Depag lebih memprioritaskan pemberangkatan jamaah haji yang tinggal beberapa pekan lagi.

"Saat ini prioritaskan saja mana yang lebih penting dilakukan. Jangan sampai ngurusi orang yang ribuan sementara yang ratusan ribu terbengkalai,"pintanya.

Lebih lanjut Al Yusni mengatakan, ke depan sebaiknya Depag bisa membuat perencanaan lebih matang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga.

"Seharusnya mereka punya plan B jika plan A tidak jalan. Akibatnya hari ini kita bisa lihat bagaimana mereka obral kursi (kuota). Ini kan seperti di pasar tradisional," keluh Al Yusni.

Kuota haji adalah 16.000 kursi. Namun seribuan lebih kursi masih kosong karena pembayarannya belum terlunasi.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(sho/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%