detikcom
Senin, 13/10/2008 15:25 WIB

Obral Kuota Haji Plus, Depag Dinilai Amatiran

Shohib Masykur - detikNews
Jakarta - Departemen Agama (Depag) menunda penutupan pelunasan calon haji plus. Hal ini menunjukkan kinerja Depag tidak profesional dan amatiran. Depag pun diminta untuk segera menutup pelunasan calon haji plus dan fokus pada persiapan pemberangkatan jamaah.

"Adanya penundaan penutupan pelunasan (haji) itu menunjukkan cara kerja Depag yang tidak profesional dan amatiran. Mereka bekerja seperti air mengalir. Bukan dengan manajemen yang terjadwal dengan baik. Saya tidak yakin apakah hari ini merupakan yang terakhir (penutupan)," kata anggota Komisi VIII DPR DH Al Yusni dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (13/10/2008).

Menurut politisi PKS ini, ketimbang mengurusi sisa kuota kursi yang berjumlah 1.130, sebaiknya Depag lebih memprioritaskan pemberangkatan jamaah haji yang tinggal beberapa pekan lagi.

"Saat ini prioritaskan saja mana yang lebih penting dilakukan. Jangan sampai ngurusi orang yang ribuan sementara yang ratusan ribu terbengkalai,"pintanya.

Lebih lanjut Al Yusni mengatakan, ke depan sebaiknya Depag bisa membuat perencanaan lebih matang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga.

"Seharusnya mereka punya plan B jika plan A tidak jalan. Akibatnya hari ini kita bisa lihat bagaimana mereka obral kursi (kuota). Ini kan seperti di pasar tradisional," keluh Al Yusni.

Kuota haji adalah 16.000 kursi. Namun seribuan lebih kursi masih kosong karena pembayarannya belum terlunasi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(sho/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%