Senin, 13/10/2008 15:25 WIB

Obral Kuota Haji Plus, Depag Dinilai Amatiran

Shohib Masykur - detikNews
Jakarta - Departemen Agama (Depag) menunda penutupan pelunasan calon haji plus. Hal ini menunjukkan kinerja Depag tidak profesional dan amatiran. Depag pun diminta untuk segera menutup pelunasan calon haji plus dan fokus pada persiapan pemberangkatan jamaah.

"Adanya penundaan penutupan pelunasan (haji) itu menunjukkan cara kerja Depag yang tidak profesional dan amatiran. Mereka bekerja seperti air mengalir. Bukan dengan manajemen yang terjadwal dengan baik. Saya tidak yakin apakah hari ini merupakan yang terakhir (penutupan)," kata anggota Komisi VIII DPR DH Al Yusni dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (13/10/2008).

Menurut politisi PKS ini, ketimbang mengurusi sisa kuota kursi yang berjumlah 1.130, sebaiknya Depag lebih memprioritaskan pemberangkatan jamaah haji yang tinggal beberapa pekan lagi.

"Saat ini prioritaskan saja mana yang lebih penting dilakukan. Jangan sampai ngurusi orang yang ribuan sementara yang ratusan ribu terbengkalai,"pintanya.

Lebih lanjut Al Yusni mengatakan, ke depan sebaiknya Depag bisa membuat perencanaan lebih matang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga.

"Seharusnya mereka punya plan B jika plan A tidak jalan. Akibatnya hari ini kita bisa lihat bagaimana mereka obral kursi (kuota). Ini kan seperti di pasar tradisional," keluh Al Yusni.

Kuota haji adalah 16.000 kursi. Namun seribuan lebih kursi masih kosong karena pembayarannya belum terlunasi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(sho/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%