Minggu, 12/10/2008 07:45 WIB

Banyak Aset TNI Berubah Jadi Factory Outlet hingga Kebun

M. Rizal Maslan, Nograhany Widhi K - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil audit atas manajemen aset dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menemukan ratusan aset yang dikelola Departemen Pertahanan dan TNI beralih fungsi. Di antaranya menjadi lahan perkebunan, pertanian, perumahan pribadi sampai factory outlet (FO).

Demikian laporan hasil audit BPK atas Manajemen Aset dan Pengelolaan BMN yang dikelola oleh 23 departemen dan lembaga pemerintah lainnya, termasuk TNI dan Dephan, yang di dapatkan wartawan, Sabtu (11/10/2008).

Dari audit BPK yang bernomor 84/S/III-XIV.2/07/2008 tertanggal 17 Juli 2008 itu disebutkan, ratusan bidang tanah yang dikelola TNI AD beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian.

Saat ini, ditemukan 283 bidang tanah milik TNI AD yang tersebar di 9 Komando Daerah Militer (Kodam) dengan luas 10.956,75 hektar. Lahan seluas ini digunakan menjadi lahan perkebunan atau pertanian.

Di Jawa Barat sendiri, Bandung misalnya, ada 379 unit rumah dinas Kodam III/Siliwangi berubah menjadi FO.

Untuk TNI AL sendiri ditemukan lahan seluas 67,88 hektar dengan nilai Rp 653 miliar berubah fungsi. Lahan-lahan itu dijadikan perumahan dan kavling pribadi di kawasan Jakarta dan Surabaya seperti Sunter, Pangkalan Jati, Pondok Labu dan Sukolilo.

BPK juga menemukan tanah seluas 120,37 hektar senilai sekitar Rp 1,6 triliun yang dikelola Induk Koperasi dan Pusat Koperasi TNI AL dimanfaatkan pihak ketiga tanpa izin Menkeu.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(zal/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%