Detik.com News
Detik.com

Minggu, 12/10/2008 07:45 WIB

Banyak Aset TNI Berubah Jadi Factory Outlet hingga Kebun

M. Rizal Maslan, Nograhany Widhi K - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil audit atas manajemen aset dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menemukan ratusan aset yang dikelola Departemen Pertahanan dan TNI beralih fungsi. Di antaranya menjadi lahan perkebunan, pertanian, perumahan pribadi sampai factory outlet (FO).

Demikian laporan hasil audit BPK atas Manajemen Aset dan Pengelolaan BMN yang dikelola oleh 23 departemen dan lembaga pemerintah lainnya, termasuk TNI dan Dephan, yang di dapatkan wartawan, Sabtu (11/10/2008).

Dari audit BPK yang bernomor 84/S/III-XIV.2/07/2008 tertanggal 17 Juli 2008 itu disebutkan, ratusan bidang tanah yang dikelola TNI AD beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian.

Saat ini, ditemukan 283 bidang tanah milik TNI AD yang tersebar di 9 Komando Daerah Militer (Kodam) dengan luas 10.956,75 hektar. Lahan seluas ini digunakan menjadi lahan perkebunan atau pertanian.

Di Jawa Barat sendiri, Bandung misalnya, ada 379 unit rumah dinas Kodam III/Siliwangi berubah menjadi FO.

Untuk TNI AL sendiri ditemukan lahan seluas 67,88 hektar dengan nilai Rp 653 miliar berubah fungsi. Lahan-lahan itu dijadikan perumahan dan kavling pribadi di kawasan Jakarta dan Surabaya seperti Sunter, Pangkalan Jati, Pondok Labu dan Sukolilo.

BPK juga menemukan tanah seluas 120,37 hektar senilai sekitar Rp 1,6 triliun yang dikelola Induk Koperasi dan Pusat Koperasi TNI AL dimanfaatkan pihak ketiga tanpa izin Menkeu.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(zal/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%