Minggu, 12/10/2008 07:45 WIB

Banyak Aset TNI Berubah Jadi Factory Outlet hingga Kebun

M. Rizal Maslan, Nograhany Widhi K - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil audit atas manajemen aset dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menemukan ratusan aset yang dikelola Departemen Pertahanan dan TNI beralih fungsi. Di antaranya menjadi lahan perkebunan, pertanian, perumahan pribadi sampai factory outlet (FO).

Demikian laporan hasil audit BPK atas Manajemen Aset dan Pengelolaan BMN yang dikelola oleh 23 departemen dan lembaga pemerintah lainnya, termasuk TNI dan Dephan, yang di dapatkan wartawan, Sabtu (11/10/2008).

Dari audit BPK yang bernomor 84/S/III-XIV.2/07/2008 tertanggal 17 Juli 2008 itu disebutkan, ratusan bidang tanah yang dikelola TNI AD beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian.

Saat ini, ditemukan 283 bidang tanah milik TNI AD yang tersebar di 9 Komando Daerah Militer (Kodam) dengan luas 10.956,75 hektar. Lahan seluas ini digunakan menjadi lahan perkebunan atau pertanian.

Di Jawa Barat sendiri, Bandung misalnya, ada 379 unit rumah dinas Kodam III/Siliwangi berubah menjadi FO.

Untuk TNI AL sendiri ditemukan lahan seluas 67,88 hektar dengan nilai Rp 653 miliar berubah fungsi. Lahan-lahan itu dijadikan perumahan dan kavling pribadi di kawasan Jakarta dan Surabaya seperti Sunter, Pangkalan Jati, Pondok Labu dan Sukolilo.

BPK juga menemukan tanah seluas 120,37 hektar senilai sekitar Rp 1,6 triliun yang dikelola Induk Koperasi dan Pusat Koperasi TNI AL dimanfaatkan pihak ketiga tanpa izin Menkeu.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(zal/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%