Detik.com News
Detik.com
Minggu, 12/10/2008 07:45 WIB

Banyak Aset TNI Berubah Jadi Factory Outlet hingga Kebun

M. Rizal Maslan, Nograhany Widhi K - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil audit atas manajemen aset dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menemukan ratusan aset yang dikelola Departemen Pertahanan dan TNI beralih fungsi. Di antaranya menjadi lahan perkebunan, pertanian, perumahan pribadi sampai factory outlet (FO).

Demikian laporan hasil audit BPK atas Manajemen Aset dan Pengelolaan BMN yang dikelola oleh 23 departemen dan lembaga pemerintah lainnya, termasuk TNI dan Dephan, yang di dapatkan wartawan, Sabtu (11/10/2008).

Dari audit BPK yang bernomor 84/S/III-XIV.2/07/2008 tertanggal 17 Juli 2008 itu disebutkan, ratusan bidang tanah yang dikelola TNI AD beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian.

Saat ini, ditemukan 283 bidang tanah milik TNI AD yang tersebar di 9 Komando Daerah Militer (Kodam) dengan luas 10.956,75 hektar. Lahan seluas ini digunakan menjadi lahan perkebunan atau pertanian.

Di Jawa Barat sendiri, Bandung misalnya, ada 379 unit rumah dinas Kodam III/Siliwangi berubah menjadi FO.

Untuk TNI AL sendiri ditemukan lahan seluas 67,88 hektar dengan nilai Rp 653 miliar berubah fungsi. Lahan-lahan itu dijadikan perumahan dan kavling pribadi di kawasan Jakarta dan Surabaya seperti Sunter, Pangkalan Jati, Pondok Labu dan Sukolilo.

BPK juga menemukan tanah seluas 120,37 hektar senilai sekitar Rp 1,6 triliun yang dikelola Induk Koperasi dan Pusat Koperasi TNI AL dimanfaatkan pihak ketiga tanpa izin Menkeu.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(zal/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%