Banyak Aset TNI Berubah Jadi Factory Outlet hingga Kebun

Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil audit atas manajemen aset dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menemukan ratusan aset yang dikelola Departemen Pertahanan dan TNI beralih fungsi. Di antaranya menjadi lahan perkebunan, pertanian, perumahan pribadi sampai factory outlet (FO).

Demikian laporan hasil audit BPK atas Manajemen Aset dan Pengelolaan BMN yang dikelola oleh 23 departemen dan lembaga pemerintah lainnya, termasuk TNI dan Dephan, yang di dapatkan wartawan, Sabtu (11/10/2008).

Dari audit BPK yang bernomor 84/S/III-XIV.2/07/2008 tertanggal 17 Juli 2008 itu disebutkan, ratusan bidang tanah yang dikelola TNI AD beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian.

Saat ini, ditemukan 283 bidang tanah milik TNI AD yang tersebar di 9 Komando Daerah Militer (Kodam) dengan luas 10.956,75 hektar. Lahan seluas ini digunakan menjadi lahan perkebunan atau pertanian.

Di Jawa Barat sendiri, Bandung misalnya, ada 379 unit rumah dinas Kodam III/Siliwangi berubah menjadi FO.

Untuk TNI AL sendiri ditemukan lahan seluas 67,88 hektar dengan nilai Rp 653 miliar berubah fungsi. Lahan-lahan itu dijadikan perumahan dan kavling pribadi di kawasan Jakarta dan Surabaya seperti Sunter, Pangkalan Jati, Pondok Labu dan Sukolilo.

BPK juga menemukan tanah seluas 120,37 hektar senilai sekitar Rp 1,6 triliun yang dikelola Induk Koperasi dan Pusat Koperasi TNI AL dimanfaatkan pihak ketiga tanpa izin Menkeu.

Sementara aset tanah yang dikelola oleh TNI AU di 42 lokasi seluas 3.052,14 hektar bernilai Rp 2,1 triliun juga dimanfaatkan Induk Koperasi TNI AU dan Yayasan TNI AU (Yasau) disewakan kepada pihak ketiga. Hanya saja hasilnya sejak tahun 2004-2007 senilai Rp 61 miliar tidak disetor ke negara.

Sedangkan lahan dan bangunan bekas Markas Besar TNI AU di Pancoran, Jakarta Selatan yang memiliki luas 29.440 meter persegi disewakan ke PT Aldiron tanpa izin Menkeu dan nilai sewanya sangat rendah.

Nah, pengalihan fungsi dan pengelolaan aset milik TNI AU ini sejak 1995-2006 negara diduga dirugikan sekitar Rp 99,48 miliar. Belum lagi dalam amandemen perpanjangan kontrak hingga tahun 2023, negara berpotensi dirugikan sebesar Rp 278,49 miliar.

Tidak hanya itu, BPK juga menemukan adanya pengalihan status kepemilikan empat bidang tanah milik TNI AU seluas 2,9 hektar di Melawai, Jakarta Selatan. Lahan itu diubah status kepemilikannya kepada PT AP dan PT CD.

Sementara Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen ketika dihubungi detikcom untuk dikonfirmasi mengenai hal ini, Minggu (12/10/2008) pukul 07.30 WIB, telepon selulernya tidak aktif. (zal/nwk)