detikcom
Selasa, 07/10/2008 07:39 WIB

PPI Belanda Serukan Aksi Boikot dan Cegat DPR di Bandara

Eddi Santosa - detikNews
Den Haag - PPI Belanda menyerukan boikot plesiran anggota DPR RI ke luar negeri. Bila masih tebal muka, diserukan agar PPI negara tujuan beraksi dan mahasiswa di Jakarta mencegat mereka di Bandara Soekarno-Hatta.

Demikian pernyataan sikap Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda yang dikirim Ketua Presidium Yohanes Widodo kepada detikcom Selasa (7/10/2008) pagi.

Dalam pernyataan sikap berisi lima butir dan diteken di Den Haag (4/10/2008) itu PPI Belanda menyatakan memboikot dan menolak kunjungan anggota DPR RI yang melakukan aji mumpung plesiran ke luar negeri dengan kamuflase studi banding.

Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa DPR tidak memiliki sense of crisis di tengah kemiskinan dan hutang Indonesia yang masih banyak, sehingga seharusnya keuangan negara digunakan secara hemat, tepat guna dan berdaya guna.

Kedua, jika sekedar studi banding dan pengumpulan data, maka tugas itu bisa dilakukan dan diwakilkan kepada para mahasiswa Indonesia yang berada di negara yang akan dikunjungi, berkoordinasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI). Selain itu jika tujuannya untuk belajar, maka bisa dilakukan dengan cara mengundang pejabat Bank Sentral Jerman ke Indonesia.

Ketiga, PPI Belanda menyerukan para mahasiswa di Jakarta untuk menahan keberangkatan rombongan anggota DPR di Bandara.

Keempat, menyerukan para mahasiswa di Jerman untuk memboikot dan menolak kedatangan rombongan anggota DPR tersebut.

Kelima, kegiatan plesiran anggota DPR yang dibungkus sebagai studi banding, menunjukkan bahwa anggota DPR sangat bebal dan kebal terhadap kritik dan lagi-lagi menunjukkan perilaku memalukan.

Disebutkan bahwa pernyataan sikap tersebut dikeluarkan PPI Belanda setelah mencermati dan memperhatikan pemberitaan detikcom edisi Kamis (25/09/2008) dan Jumat (26/09/2008) tentang rencana plesiran anggota DPR ke Eropa dengan rute Jakarta, Frankfurt, Berlin, Milan, Jakarta.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(es/es)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%