detikcom

Senin, 22/09/2008 13:22 WIB

KPU Diminta Putuskan Format Surat Suara dan Tata Cara Pemberian Suara

M. Rizal Maslan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Lagi-lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikritik tidak tegas, tidak adil dan tidak mandiri terkait surat suara dan tata cara pemberian suara. Pokja Pemantau Penyelenggara Pemilu (P4) meminta KPU segera memutuskan, bila tidak akan kesulitan dalam sosialisasi.

"Ada dua hal yang krusial, sampai hari ini KPU belum berani membuat keputusan seperti apa surat suara dan pemberian tanda seperti apa," kata Ketua Formappi Sebastian Salang dalam jumpa pers P4 di LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Jakarta, Senin (22/9/2008).

Menurut Sebastian, bila dihitung pelaksanaan Pemilu 2009 tinggal 202 hari lagi. Sayangnya, hingga kini KPU belum menetapkan surat suara untuk Pemilu 2009, serta belum membuat peraturan teknis tata cara memberikan tanda pada surat suara.

"Kalau ini tidak segera dilakukan, kapan KPU bisa melakukan sosialisasi. KPU mesti segera buat keputusan," jelasnya.

Selain itu, lanjut Sebastian, model surat suara yang ditawarkan KPU dengan model kotak nomor urut dan logo parpol besar, sementara kotak nama dan nomor urut caleg sangat kecil. "Ini menimbulkan tingkat keruwetan akurasi yang semakin menyulitkan pemilih atau tingkat kesalahannya bisa 40 persen," ujarnya.

Sebastian juga menyatakan KPU terlalu latah dengan mengeluarkan tanda contreng sebagai pengambilan suara pada surat suara. Padahal selama ini belum ada sosialisasi dan belum diputuskan.

"Ini penyesatan. Padahal ada tiga prinsip soal ini, pemberian tanda untuk memudahkan masyarakat, ada jaminan akurasi serta efisien," tandasnya.Next

Halaman 1 2

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(zal/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%