detikcom
Senin, 22/09/2008 13:22 WIB

KPU Diminta Putuskan Format Surat Suara dan Tata Cara Pemberian Suara

M. Rizal Maslan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Lagi-lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikritik tidak tegas, tidak adil dan tidak mandiri terkait surat suara dan tata cara pemberian suara. Pokja Pemantau Penyelenggara Pemilu (P4) meminta KPU segera memutuskan, bila tidak akan kesulitan dalam sosialisasi.

"Ada dua hal yang krusial, sampai hari ini KPU belum berani membuat keputusan seperti apa surat suara dan pemberian tanda seperti apa," kata Ketua Formappi Sebastian Salang dalam jumpa pers P4 di LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Jakarta, Senin (22/9/2008).

Menurut Sebastian, bila dihitung pelaksanaan Pemilu 2009 tinggal 202 hari lagi. Sayangnya, hingga kini KPU belum menetapkan surat suara untuk Pemilu 2009, serta belum membuat peraturan teknis tata cara memberikan tanda pada surat suara.

"Kalau ini tidak segera dilakukan, kapan KPU bisa melakukan sosialisasi. KPU mesti segera buat keputusan," jelasnya.

Selain itu, lanjut Sebastian, model surat suara yang ditawarkan KPU dengan model kotak nomor urut dan logo parpol besar, sementara kotak nama dan nomor urut caleg sangat kecil. "Ini menimbulkan tingkat keruwetan akurasi yang semakin menyulitkan pemilih atau tingkat kesalahannya bisa 40 persen," ujarnya.

Sebastian juga menyatakan KPU terlalu latah dengan mengeluarkan tanda contreng sebagai pengambilan suara pada surat suara. Padahal selama ini belum ada sosialisasi dan belum diputuskan.

"Ini penyesatan. Padahal ada tiga prinsip soal ini, pemberian tanda untuk memudahkan masyarakat, ada jaminan akurasi serta efisien," tandasnya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(zal/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
63%
Kontra
37%