Senin, 22/09/2008 13:22 WIB

KPU Diminta Putuskan Format Surat Suara dan Tata Cara Pemberian Suara

M. Rizal Maslan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Lagi-lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikritik tidak tegas, tidak adil dan tidak mandiri terkait surat suara dan tata cara pemberian suara. Pokja Pemantau Penyelenggara Pemilu (P4) meminta KPU segera memutuskan, bila tidak akan kesulitan dalam sosialisasi.

"Ada dua hal yang krusial, sampai hari ini KPU belum berani membuat keputusan seperti apa surat suara dan pemberian tanda seperti apa," kata Ketua Formappi Sebastian Salang dalam jumpa pers P4 di LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Jakarta, Senin (22/9/2008).

Menurut Sebastian, bila dihitung pelaksanaan Pemilu 2009 tinggal 202 hari lagi. Sayangnya, hingga kini KPU belum menetapkan surat suara untuk Pemilu 2009, serta belum membuat peraturan teknis tata cara memberikan tanda pada surat suara.

"Kalau ini tidak segera dilakukan, kapan KPU bisa melakukan sosialisasi. KPU mesti segera buat keputusan," jelasnya.

Selain itu, lanjut Sebastian, model surat suara yang ditawarkan KPU dengan model kotak nomor urut dan logo parpol besar, sementara kotak nama dan nomor urut caleg sangat kecil. "Ini menimbulkan tingkat keruwetan akurasi yang semakin menyulitkan pemilih atau tingkat kesalahannya bisa 40 persen," ujarnya.

Sebastian juga menyatakan KPU terlalu latah dengan mengeluarkan tanda contreng sebagai pengambilan suara pada surat suara. Padahal selama ini belum ada sosialisasi dan belum diputuskan.

"Ini penyesatan. Padahal ada tiga prinsip soal ini, pemberian tanda untuk memudahkan masyarakat, ada jaminan akurasi serta efisien," tandasnya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(zal/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%