detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 06:02 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 22/09/2008 13:22 WIB

KPU Diminta Putuskan Format Surat Suara dan Tata Cara Pemberian Suara

M. Rizal Maslan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Lagi-lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikritik tidak tegas, tidak adil dan tidak mandiri terkait surat suara dan tata cara pemberian suara. Pokja Pemantau Penyelenggara Pemilu (P4) meminta KPU segera memutuskan, bila tidak akan kesulitan dalam sosialisasi.

"Ada dua hal yang krusial, sampai hari ini KPU belum berani membuat keputusan seperti apa surat suara dan pemberian tanda seperti apa," kata Ketua Formappi Sebastian Salang dalam jumpa pers P4 di LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Jakarta, Senin (22/9/2008).

Menurut Sebastian, bila dihitung pelaksanaan Pemilu 2009 tinggal 202 hari lagi. Sayangnya, hingga kini KPU belum menetapkan surat suara untuk Pemilu 2009, serta belum membuat peraturan teknis tata cara memberikan tanda pada surat suara.

"Kalau ini tidak segera dilakukan, kapan KPU bisa melakukan sosialisasi. KPU mesti segera buat keputusan," jelasnya.

Selain itu, lanjut Sebastian, model surat suara yang ditawarkan KPU dengan model kotak nomor urut dan logo parpol besar, sementara kotak nama dan nomor urut caleg sangat kecil. "Ini menimbulkan tingkat keruwetan akurasi yang semakin menyulitkan pemilih atau tingkat kesalahannya bisa 40 persen," ujarnya.

Sebastian juga menyatakan KPU terlalu latah dengan mengeluarkan tanda contreng sebagai pengambilan suara pada surat suara. Padahal selama ini belum ada sosialisasi dan belum diputuskan.

"Ini penyesatan. Padahal ada tiga prinsip soal ini, pemberian tanda untuk memudahkan masyarakat, ada jaminan akurasi serta efisien," tandasnya.Next

Halaman 1 2

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(zal/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%