detikcom
Senin, 22/09/2008 13:22 WIB

KPU Diminta Putuskan Format Surat Suara dan Tata Cara Pemberian Suara

M. Rizal Maslan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Lagi-lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikritik tidak tegas, tidak adil dan tidak mandiri terkait surat suara dan tata cara pemberian suara. Pokja Pemantau Penyelenggara Pemilu (P4) meminta KPU segera memutuskan, bila tidak akan kesulitan dalam sosialisasi.

"Ada dua hal yang krusial, sampai hari ini KPU belum berani membuat keputusan seperti apa surat suara dan pemberian tanda seperti apa," kata Ketua Formappi Sebastian Salang dalam jumpa pers P4 di LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Jakarta, Senin (22/9/2008).

Menurut Sebastian, bila dihitung pelaksanaan Pemilu 2009 tinggal 202 hari lagi. Sayangnya, hingga kini KPU belum menetapkan surat suara untuk Pemilu 2009, serta belum membuat peraturan teknis tata cara memberikan tanda pada surat suara.

"Kalau ini tidak segera dilakukan, kapan KPU bisa melakukan sosialisasi. KPU mesti segera buat keputusan," jelasnya.

Selain itu, lanjut Sebastian, model surat suara yang ditawarkan KPU dengan model kotak nomor urut dan logo parpol besar, sementara kotak nama dan nomor urut caleg sangat kecil. "Ini menimbulkan tingkat keruwetan akurasi yang semakin menyulitkan pemilih atau tingkat kesalahannya bisa 40 persen," ujarnya.

Sebastian juga menyatakan KPU terlalu latah dengan mengeluarkan tanda contreng sebagai pengambilan suara pada surat suara. Padahal selama ini belum ada sosialisasi dan belum diputuskan.

"Ini penyesatan. Padahal ada tiga prinsip soal ini, pemberian tanda untuk memudahkan masyarakat, ada jaminan akurasi serta efisien," tandasnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(zal/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%